Pantau - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026 di tengah ketidakpastian global akibat perang di Selat Hormuz dan Rusia-Ukraina.
Kepastian tersebut disampaikan Airlangga dalam acara ANTARA Business Forum (ABF) 2026 di Jakarta, Rabu.
Menurut Airlangga, pemerintah masih memiliki kemampuan untuk meredam dampak perubahan harga minyak global terhadap harga BBM di dalam negeri melalui bantalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN Redam Dampak Gejolak Harga Minyak
Airlangga mengatakan pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dunia yang dapat berubah seiring perkembangan geopolitik global.
Ia menyebut perang di Selat Hormuz telah berlangsung sekitar enam bulan dan belum terlihat kapan konflik tersebut akan berakhir.
“Kita tahu perang di Selat Hormuz sudah (berlangsung) 6 bulan, ini sudah lebih dan ujungnya kita belum kelihatan ujungnya. Kemudian yang perang Ukraina pun belum selesai, namun kelihatannya dunia sudah mulai imun terhadap kedua perang tersebut. Ya tentu gonjang-ganjing perubahan harga minyak yang terus selalu dimonitor,” ungkap Airlangga.
Airlangga menjelaskan harga pembelian pemerintah untuk BBM nonsubsidi saat ini berada di kisaran 90 dolar AS per barel atau masih di bawah 100 dolar AS per barel.
Dengan posisi harga minyak tersebut, pemerintah menilai harga BBM bersubsidi masih dapat dipertahankan hingga akhir 2026 karena APBN mampu menjadi bantalan terhadap transmisi kenaikan harga minyak global.
“Alhamdulillah untuk Indonesia transmisi ini masih bisa diredam oleh buffer APBN kita. Sehingga kalau harga minyak di bawah 100 (dolar AS per barel), sekarang harga pembelian pemerintah khusus yang non-subsidi itu di bawah 100 dolar AS per barel, sekitar 90-an dolar AS. Ini sampai akhir tahun kita masih bisa pertahankan, tidak ada perubahan kenaikan harga, terutama BBM bersubsidi,” kata Airlangga.
Dengan demikian, pemerintah menyatakan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan sampai akhir 2026 selama kondisi tersebut dapat dipertahankan.
Pemerintah Siapkan Stok dan Dorong Subsidi Tepat Sasaran
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah terus menyiapkan stok BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya BBM bersubsidi bagi kelompok yang berhak.
“Kami, pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM subsidi,” kata Bahlil.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil setelah mengikuti Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 17 September.
Selain menjaga ketersediaan stok, pemerintah mendorong penyaluran subsidi BBM semakin tepat sasaran agar manfaatnya diterima masyarakat yang memang berhak.
Bahlil turut menyoroti pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi dan meminta masyarakat dengan kemampuan ekonomi memadai tidak menggunakan bahan bakar yang mendapatkan subsidi pemerintah.
“Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi,” ungkap Bahlil.
Bahlil menegaskan BBM bersubsidi disediakan bagi masyarakat yang mempunyai hak untuk menerima manfaat subsidi sehingga ketepatan sasaran menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan dan penyalurannya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
