Pantau - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Timur hingga pertengahan September 2026 mencapai Rp37 triliun dan telah menjangkau sekitar 643 ribu debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan capaian tersebut dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan dan Akad Massal KUR Jawa Timur 2026 di Gedung Pusat Robotika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Rabu.
"Total penyaluran KUR di Jawa Timur sampai kemarin itu Rp37 triliun dengan jumlah debitur 643.000 UMKM, dan yang sudah teralokasi ke sektor produktif sebesar Rp23 triliun," ungkap Maman.
Dalam bagian awal laporan, nilai KUR yang telah disalurkan ke sektor produktif disebut sebesar Rp20 triliun, berbeda dengan pernyataan langsung Maman yang menyebut angkanya mencapai Rp23 triliun.
Maman menilai besarnya jumlah debitur menunjukkan pembiayaan melalui KUR menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pengembangan UMKM di daerah.
Akses Pasar Jadi Tantangan Utama UMKM
Maman menilai akses permodalan saja belum cukup untuk memastikan keberlanjutan usaha karena pelaku UMKM masih menghadapi persoalan perizinan, sertifikasi, dan akses pasar.
Menurut dia, penyelesaian persoalan sertifikasi dan perizinan sedang berjalan, sedangkan pemerintah juga telah memberikan dukungan dari sisi pembiayaan.
Namun, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kesulitan dalam menjual produk yang mereka hasilkan.
"Yang paling penting hari ini adalah pasar, karena problem kita yang paling utama bagi UMKM sebetulnya kalau sertifikasi dan perizinan itu on process, pembiayaan sudah kita bantu, tetapi sering sekali UMKM kita tidak mampu jual barangnya," ungkap Maman.
Maman menilai kemampuan menjual produk berkaitan dengan kemampuan pelaku UMKM mengembalikan pembiayaan yang telah diterima.
Pelaku UMKM berpotensi mengalami kesulitan mengembalikan pembiayaan apabila produk yang dihasilkan tidak terserap konsumen.
Salah satu tantangan akses pasar yang disoroti Maman adalah masuknya produk impor ke pasar domestik sehingga produk UMKM lokal harus bersaing dengan barang dari luar negeri.
Kementerian UMKM karena itu mendorong penguatan industri domestik melalui sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait agar produk lokal memiliki daya saing lebih baik.
Salah satu langkah yang didorong adalah pengendalian masuknya sejumlah produk impor yang dinilai berpotensi menekan daya saing produk UMKM dalam negeri.
Pemerintah dan Kampus Perkuat Inkubator Usaha
Selain pembiayaan dan akses pasar, Maman menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta perguruan tinggi dalam mengembangkan UMKM.
Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pembinaan UMKM secara berkelanjutan melalui keberadaan inkubator usaha.
Maman mencontohkan inkubator usaha di ITS sebagai salah satu pihak yang dapat berperan dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM.
Inkubator usaha diharapkan menjadi salah satu ujung tombak untuk membantu UMKM berkembang secara berkesinambungan.
Pemerintah bersama perguruan tinggi akan mendorong pengaktifan dan penguatan inkubator usaha sebagai bagian dari kebijakan pembinaan UMKM.
"Makanya kita bersama-sama dengan kampus kita hidupkan inkubator, dan mudah-mudahan dari kebijakan ini lahir usaha-usaha mikro kecil dan menengah yang berkualitas dan bagus untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita," ungkap Maman.
Pemerintah berharap pembinaan tersebut dapat melahirkan UMKM berkualitas sekaligus menghasilkan produk yang mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.
- Penulis :
- Leon Weldrick
