Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia memperkuat empat aspek penataan ruang laut di wilayah Sumatra untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan prioritas nasional di bidang kelautan dan perikanan.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP RI Kartika Listriana mengatakan pengelolaan ruang laut membutuhkan perhatian terhadap sinkronisasi kebijakan, pemanfaatan ruang, pengawasan, serta koordinasi antarinstansi.
"Kami melihat ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama agar pengelolaan ruang laut dapat berjalan lebih terarah, mulai dari sinkronisasi kebijakan, pemanfaatan ruang, pengawasan, hingga koordinasi antarinstansi. Keempat aspek tersebut perlu diperkuat untuk memastikan program kelautan dan perikanan dapat terlaksana secara optimal," ungkap Kartika.
Empat aspek tersebut meliputi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, keterpaduan perencanaan dan pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta pembinaan dan pelayanan.
Sinkronisasi Kebijakan hingga Pengendalian Ruang Laut
Aspek pertama yang diperkuat adalah sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam melakukan sinkronisasi kebijakan penataan ruang laut.
Menurut Kartika, kebijakan yang ditetapkan pemerintah di tingkat nasional harus dapat diterjemahkan dan diterapkan dengan baik di daerah, sementara kebutuhan serta permasalahan daerah menjadi masukan untuk penyempurnaan kebijakan di tingkat pusat.
"Pertama, kita perlu memastikan kebijakan pemerintah di tingkat nasional dapat diterjemahkan dengan baik di daerah. Sebaliknya, kebutuhan dan permasalahan yang muncul di daerah juga harus menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan di tingkat pusat," kata Kartika.
Aspek kedua adalah memperkuat keterpaduan antara perencanaan dan pemanfaatan ruang laut dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan, kepentingan masyarakat pesisir, serta keberlanjutan sumber daya laut dalam jangka panjang.
Setiap rencana pembangunan maupun aktivitas ekonomi di wilayah pesisir dan laut perlu memperhatikan ketiga unsur tersebut agar pemanfaatan ruang dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Aspek ketiga adalah memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang laut secara konsisten sejak tahap perencanaan hingga ruang tersebut benar-benar digunakan untuk berbagai aktivitas.
Pengendalian diperlukan karena ruang laut memiliki karakteristik dinamis dengan berbagai aktivitas yang terus berkembang sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan, konflik ruang, serta tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut.
Pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi serta penyelesaian berbagai persoalan pemanfaatan ruang laut yang ditemukan di daerah.
Aspek keempat adalah memperkuat pembinaan dan pelayanan kepada pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan melalui konsultasi, asistensi, pembinaan, dan fasilitasi terkait pengelolaan ruang laut.
Potensi Kelautan Sumatra Butuh Pengelolaan Terintegrasi
Kartika menilai Sumatra memiliki potensi sumber daya dan aktivitas kelautan yang sangat beragam, mulai dari perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, kepelabuhanan, energi, hingga kawasan konservasi.
Keberagaman tersebut membutuhkan koordinasi dan penataan ruang yang semakin baik agar pemanfaatan kawasan laut dapat berlangsung secara terpadu dan berkelanjutan.
Menurut Kartika, pengelolaan kawasan laut Sumatra tidak dapat dilakukan secara terpisah karena karakteristik masing-masing wilayah saling berkaitan.
"Karakteristik wilayah Sumatra yang cukup beragam membuat pengelolaan kawasan laut tidak bisa dilakukan secara terpisah. Karena itu, diperlukan keselarasan antarpihak agar setiap pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai peruntukan dan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya laut," ungkap Kartika.
Pemanfaatan ruang laut di satu provinsi juga dapat berkaitan dan berdampak terhadap provinsi lain, baik dalam aktivitas ekonomi, konektivitas, perikanan, konservasi, maupun kegiatan kelautan lainnya.
Penataan Ruang Laut Dukung Program Prioritas Nasional
Kepastian dan pengendalian pemanfaatan ruang laut diperlukan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional di bidang kelautan dan perikanan.
Program tersebut antara lain Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pemodelan dan replikasi tambak udang terintegrasi, budidaya ikan tematik, modernisasi perikanan, serta pembangunan infrastruktur garam.
Pembangunan sektor kelautan dan perikanan juga diarahkan melalui perluasan kawasan konservasi laut, penerapan penangkapan ikan terukur, serta pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan.
Arah pembangunan lainnya meliputi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut serta penanganan sampah plastik di laut dengan melibatkan masyarakat.
Kartika berharap Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang terus memperkuat fungsinya dalam mendukung pengelolaan ruang laut di seluruh wilayah Sumatra.
BPRL Padang juga diharapkan menyediakan layanan konsultasi dan asistensi mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pembinaan ruang laut se-Sumatra.
Kartika menekankan komunikasi antarpihak tidak boleh berhenti pada pelaksanaan rapat koordinasi teknis, tetapi harus dilanjutkan dalam bentuk koordinasi teknis dan kerja sama konkret sesuai kewenangan masing-masing pihak.
- Penulis :
- Leon Weldrick
