Pantau - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menilai transisi energi dan perkembangan ekonomi digital membuka peluang investasi baru bagi Indonesia, terutama pada sektor hilirisasi, energi bersih, dan infrastruktur digital.
Peluang tersebut semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan listrik untuk mendukung perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), pusat data, serta kebutuhan energi bersih bagi industri.
"Salah satu peluang terpenting di hadapan kita adalah persinggungan antara transisi energi dan ekonomi digital," kata Rosan dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Selasa.
Menurut Rosan, perkembangan AI membuat kebutuhan energi listrik terus meningkat, sementara pusat data semakin memiliki peran penting sebagai bagian dari infrastruktur strategis ekonomi digital.
"Masa depan AI akan bergantung pada listrik, jaringan transmisi, lahan industri, konektivitas, dan investasi. Dengan kata lain, masa depan AI juga tentang infrastruktur," ungkap Rosan.
Kebutuhan Listrik Pusat Data Terus Meningkat
Perkembangan AI tidak hanya membutuhkan teknologi komputasi, tetapi juga dukungan listrik, jaringan transmisi, lahan industri, konektivitas, dan investasi yang memadai.
Kebutuhan listrik sektor digital di Indonesia tercatat terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya pelanggan pusat data.
PT PLN (Persero) pada September 2026 telah melayani 159 pelanggan pusat data dengan total kapasitas listrik tersambung mencapai 2.038 megavolt ampere (MVA).
Konsumsi energi pelanggan pusat data tersebut tercatat mencapai 2.378 gigawatt hour (GWh).
Rosan menilai Indonesia memiliki sejumlah modal untuk berkembang menjadi salah satu tujuan utama investasi infrastruktur digital di Asia, mulai dari skala ekonomi, ukuran pasar yang besar, hingga posisi geografis.
Energi Bersih Didorong Topang Hilirisasi
Pada sektor industri, Indonesia tengah membangun ekosistem terintegrasi yang menghubungkan kegiatan pertambangan, pengolahan, manufaktur, energi bersih, dan teknologi.
Pembangunan ekosistem tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya di dalam negeri.
Rosan menilai energi menjadi salah satu penggerak utama kegiatan industri, termasuk untuk mendukung operasional smelter.
Sumber energi yang menjadi perhatian pemerintah meliputi energi surya, hidro, panas bumi, serta teknologi penyimpanan energi.
"Penggerak terbesar adalah energi di balik smelter surya, hidro, panas bumi, dan penyimpanan energi. Di situlah kami ingin gelombang modal berikutnya masuk," kata Rosan.
Pemerintah berharap gelombang investasi berikutnya dapat masuk ke berbagai sektor energi bersih yang mendukung proses industrialisasi dan hilirisasi Indonesia.
Investasi Hilirisasi Tembus Rp300,1 Triliun
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi hilirisasi pada semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun atau setara 29,7 persen dari total investasi nasional.
Realisasi investasi hilirisasi tersebut tumbuh 6,9 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Secara keseluruhan, realisasi investasi Indonesia pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan.
Investasi tersebut menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia dan telah mencapai 49,5 persen dari target investasi sepanjang 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.
Rosan mengatakan hilirisasi menjadi salah satu pilar utama pemerintah dalam menarik investasi karena memungkinkan Indonesia memperoleh nilai tambah lebih besar sekaligus memperkuat industrialisasi di dalam negeri.
"Hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam kita mendapatkan investasi. Kita melihat tren investasi hilirisasi ini akan terus meningkat karena kita bisa menangkap semua nilai tambah, dan yang paling penting bagaimana industrialisasi ini bisa terjadi di Indonesia dengan menjalankan asas-asas keberlanjutan," kata Rosan.
Pemerintah Dorong PLTS 100 GWp
Dalam pengembangan energi bersih, Rosan menyebut program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) sebagai salah satu program prioritas pemerintah.
Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), program tersebut telah dimulai pada Agustus 2026 dengan tahap awal mencakup pembangunan 14 proyek PLTS di enam provinsi.
Sebanyak 14 proyek tersebut memiliki total kapasitas sekitar 5,3 GWp.
Selain membangun PLTS baru, pemerintah berupaya mengganti sekitar 13 GW kapasitas pembangkit berbasis diesel secara bertahap dengan pembangkit tenaga surya sebagai bagian dari percepatan transisi energi.
Rosan menilai investasi berkelanjutan tidak hanya dibutuhkan untuk memperkuat daya saing perekonomian, tetapi juga menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Percepatan menuju perekonomian yang lebih berkelanjutan juga membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, investor, dan mitra internasional untuk mendukung target emisi nol bersih atau net zero emission Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.
- Penulis :
- Arian Mesa
