Pantau - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) menghemat anggaran perjalanan dinas sebesar 30 persen dari pagu yang belum direalisasikan per 8 Oktober 2026, sekaligus menunda sejumlah belanja pendukung aparatur, termasuk pembelian kendaraan dinas dan pembangunan rumah dinas baru.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Instruksi penghematan itu tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-708/MK.03/2026 yang ditandatangani Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 8 Oktober 2026.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan mempertajam pengelolaan belanja pemerintah agar semakin berorientasi pada pencapaian target pembangunan.
Penjelasan itu disampaikan Sudarto dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Menurut Sudarto, langkah efisiensi bukan merupakan kebijakan baru, melainkan bagian dari upaya pemerintah memastikan setiap pengeluaran negara memberikan manfaat maksimal.
"Jadi, bukan sesuatu yang baru, serta memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat yang optimal, terlebih ketika kita memasuki triwulan IV," tegas Sudarto.
Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas 30 Persen, Rapat Daring Dioptimalkan
Kementerian Keuangan menetapkan penghematan anggaran perjalanan dinas sebesar 30 persen dengan dasar penghitungan pagu yang masih tersedia atau belum direalisasikan hingga 8 Oktober 2026.
Artinya, pemangkasan tersebut tidak dihitung dari keseluruhan alokasi anggaran perjalanan dinas sejak awal tahun, melainkan hanya dari anggaran yang belum digunakan pada tanggal yang ditentukan.
Melalui surat tersebut, Kementerian Keuangan mengarahkan seluruh kementerian dan lembaga melakukan sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Salah satu langkah utama yang diinstruksikan adalah mengoptimalkan penyelenggaraan pertemuan secara daring untuk menggantikan kegiatan yang sebelumnya memerlukan perjalanan dinas.
Pemanfaatan rapat daring diharapkan dapat mengurangi kebutuhan perjalanan pegawai dalam menghadiri rapat, koordinasi, maupun kegiatan lain yang memungkinkan dilaksanakan tanpa kehadiran fisik.
Selain itu, kementerian dan lembaga diminta membatasi perjalanan dinas yang tidak termasuk dalam kategori prioritas.
Pembatasan tersebut diarahkan agar perjalanan dinas hanya dilaksanakan untuk kegiatan yang benar-benar diperlukan dalam mendukung tugas pemerintahan dan pencapaian target program.
Kementerian Keuangan juga menginstruksikan efisiensi jumlah pegawai yang ditugaskan dalam setiap perjalanan dinas.
Frekuensi perjalanan dinas turut diminta dikurangi agar penggunaan anggaran lebih terkendali dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
Meski demikian, pelaksanaan penghematan tidak boleh mengganggu kelancaran tugas pemerintahan maupun program prioritas yang telah direncanakan.
Pembelian Mobil Dinas dan Pembangunan Rumah Dinas Baru Ditunda
Selain memangkas anggaran perjalanan dinas, Kementerian Keuangan menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga menunda sejumlah belanja pendukung aparatur yang belum direalisasikan.
Penundaan tersebut berlaku terhadap komponen belanja di luar kebutuhan gaji pegawai dan layanan dasar yang harus tetap dijalankan.
Salah satu jenis pengeluaran yang menjadi sasaran kebijakan tersebut adalah pengadaan kendaraan bermotor baru di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah.
Dengan demikian, kementerian dan lembaga diminta menunda penggunaan anggaran yang belum direalisasikan untuk pembelian kendaraan dinas baru.
Kementerian Keuangan juga menginstruksikan penundaan pembangunan maupun pengadaan rumah dinas baru yang sebelumnya telah masuk dalam perencanaan anggaran.
Tidak hanya kendaraan dan rumah dinas, penundaan belanja turut mencakup kegiatan renovasi atau rehabilitasi gedung dan kantor pemerintah serta kegiatan sejenisnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengendalikan pengeluaran yang tidak secara langsung berkaitan dengan kebutuhan gaji, layanan dasar, dan pencapaian program prioritas.
Melalui penundaan berbagai pengadaan tersebut, pemerintah berupaya memastikan anggaran yang masih tersedia dapat dikelola secara lebih efektif hingga akhir tahun.
Anggaran Hasil Penghematan Diblokir melalui Penyesuaian Otomatis
Kementerian Keuangan menetapkan bahwa anggaran yang berhasil dihemat melalui kebijakan efisiensi akan diblokir menggunakan mekanisme automatic adjustment atau penyesuaian otomatis anggaran.
Mekanisme tersebut dilaksanakan dengan mencantumkan kode 9 pada Halaman IV Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing kementerian dan lembaga.
Melalui penerapan kode tersebut, anggaran yang masuk dalam kategori penghematan akan diberikan tanda blokir sehingga tidak dapat digunakan secara langsung selama pemblokiran masih berlaku.
Pemblokiran anggaran bertujuan memastikan instruksi penghematan benar-benar tercermin dalam pelaksanaan anggaran kementerian dan lembaga.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengendalikan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan sebagai bagian dari langkah efisiensi.
Kebijakan ini sekaligus menjadi instrumen pengendalian belanja operasional dan pendukung aparatur pada triwulan IV tahun anggaran 2026.
Kemenkeu Pastikan Efisiensi Tidak Ganggu Program Prioritas Pemerintah
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, menegaskan bahwa penghematan anggaran harus tetap memperhatikan pencapaian target-target pembangunan yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, penyesuaian belanja tidak boleh menyebabkan terganggunya pelaksanaan program dan rencana pemerintah yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Kementerian Keuangan ingin memastikan seluruh kementerian dan lembaga tetap berfokus pada pencapaian hasil pembangunan meskipun terdapat pengurangan sejumlah komponen belanja.
"Fokusnya adalah kami mengajak seluruh kementerian/lembaga makin fokus untuk pencapaian target-target yang sudah direncanakan," ujar Sudarto.
Pemerintah menempatkan pengendalian belanja operasional dan pendukung aparatur sebagai salah satu perhatian dalam pengelolaan APBN menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Melalui pengurangan perjalanan dinas, optimalisasi pertemuan daring, pembatasan kegiatan nonprioritas, serta penundaan sejumlah pengadaan, Kementerian Keuangan berupaya meningkatkan ketepatan penggunaan anggaran negara.
Kementerian dan lembaga tetap diminta menjalankan tugas utama, menjaga keberlangsungan layanan dasar, serta memastikan program prioritas tidak terganggu akibat penyesuaian anggaran tersebut.
Dengan demikian, kebijakan penghematan diarahkan untuk mengendalikan pengeluaran pemerintah tanpa mengurangi fokus terhadap pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
