Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti beratnya beban operasional pelaku industri di Sulawesi Selatan (Sulsel) akibat tingginya kewajiban pajak, keterbatasan pasokan solar, kenaikan biaya produksi, serta melemahnya daya beli masyarakat.
Novita menilai kombinasi persoalan tersebut semakin mempersempit ruang gerak dunia usaha, terutama sektor logistik, manufaktur, dan industri yang bergantung pada distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Persoalan itu mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan jajaran kementerian mitra di Makassar, Jumat (9/10/2026).
Menurut Novita, pemerintah perlu memperhatikan tekanan yang dihadapi pelaku industri agar kegiatan usaha tetap dapat berjalan dan mempertahankan daya saing.
Novita Hardini Soroti Pajak dan Penurunan Pendapatan Industri
Novita mengungkapkan bahwa pelaku industri menghadapi tekanan dari berbagai sisi, mulai dari kewajiban perpajakan hingga kesulitan memperoleh pendapatan.
Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan pengusaha yang harus mempertahankan kegiatan operasional di tengah meningkatnya biaya produksi.
“Pelaku industri hari ini itu sudah dicekik dari semua sisi, dari pajak, dari pendapatan, cari duit itu katanya sekarang susah sekali,” ujar Novita saat melakukan pendalaman bersama mitra kerja.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai berbagai tekanan ekonomi perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pemerintah terhadap sektor industri.
Ia menekankan pentingnya memperhatikan kondisi nyata pelaku usaha sebelum menetapkan kebijakan yang berpengaruh terhadap biaya operasional mereka.
Kelangkaan dan Harga Solar Mahal Hambat Logistik hingga Manufaktur
Selain persoalan pajak, Novita menyoroti keterbatasan pasokan dan tingginya harga BBM jenis solar di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, masalah tersebut berdampak langsung terhadap sektor industri yang membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan kegiatan produksi dan distribusi.
Pelaku usaha jasa logistik menjadi salah satu kelompok yang menghadapi tekanan karena biaya bahan bakar merupakan bagian penting dari pengeluaran operasional.
Gangguan pasokan solar juga dirasakan industri manufaktur dan perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok pabrik.
“Keterbatasan solar ini menjadi hambatan besar bagi pelaku industri karena mahalnya harga solar tentunya makin mencekik, tidak hanya pelaku industri yang melakukan jasa logistik saja tapi juga mereka yang berkaitan dengan pabrik pasok,” lanjutnya.
Novita menilai keterbatasan pasokan dan kenaikan harga solar dapat memperbesar beban biaya yang harus ditanggung perusahaan.
Ia meminta persoalan tersebut mendapat perhatian karena kelancaran distribusi energi berkaitan langsung dengan keberlangsungan kegiatan industri.
Daya Beli Masyarakat Lemah, Pengusaha Sulit Naikkan Harga Produk
Novita juga menyoroti keterbatasan kemampuan pelaku usaha untuk menyesuaikan harga jual produk ketika biaya produksi meningkat.
Menurutnya, kenaikan biaya operasional tidak dapat serta-merta dibebankan kepada konsumen karena daya beli masyarakat masih terbatas.
Kondisi tersebut membuat pengusaha menghadapi tekanan dari dua arah, yakni meningkatnya biaya produksi dan terbatasnya peluang menaikkan pendapatan melalui penyesuaian harga.
“(Mereka) tidak bisa menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat kita tidak bisa dipaksa,” tegas Novita.
Ia menilai persoalan tersebut perlu diperhatikan agar kebijakan pemerintah tidak semakin memperberat kondisi industri.
Gubernur Sulsel Minta Aturan Pemerintah Pusat Lebih Jelas
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut menyoroti berbagai hambatan operasional dan regulasi yang dihadapi dunia usaha serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Andi menilai penyelesaian persoalan industri membutuhkan penguatan kebijakan melalui aturan tertulis dan standar yang jelas dari pemerintah pusat.
Menurutnya, pelaksanaan rapat koordinasi belum cukup apabila tidak disertai pedoman kebijakan yang dapat diterapkan secara konsisten.
“Kami mohon semuanya ada penguatan. Sudah banyak rapat koordinasi yang kita lakukan, kenapa tidak terjadi? Karena kita tidak mendapat platform standar yang baik,” pungkas Andi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap adanya kejelasan aturan yang dapat mendukung penyelesaian hambatan dunia usaha di daerah.
Komisi VII DPR Akan Bawa Aspirasi Industri Sulsel ke Pembahasan Nasional
Komisi VII DPR RI berkomitmen membawa berbagai temuan dan aspirasi pelaku industri Sulawesi Selatan ke dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Persoalan yang menjadi perhatian mencakup beban perpajakan, keterbatasan pasokan solar, kenaikan biaya operasional, dan hambatan regulasi bagi dunia usaha.
Hasil kunjungan kerja reses tersebut akan menjadi bahan bagi Komisi VII DPR RI dalam mendorong kebijakan yang mendukung keberlangsungan industri dan UMKM.
Melalui tindak lanjut tersebut, Komisi VII DPR RI berharap tercipta iklim usaha yang lebih adil, sehat, dan berdaya saing, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
- Penulis :
- Gerry Eka
