Pantau - Komisi V DPR RI mendorong pemerintah memenuhi kebutuhan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta mempercepat pembangunan jalan lintas utara Pulau Flores yang diperkirakan membutuhkan dana Rp2,5 triliun.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan dukungan anggaran tersebut diperlukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah di NTT.
Pernyataan tersebut disampaikan Lasarus saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI di Kantor Bupati Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, kebutuhan pendanaan rekonstruksi pascabencana perlu mendapat perhatian pemerintah agar pekerjaan pemulihan dapat segera dilanjutkan.
DPR Minta Anggaran Rp1,1 Triliun untuk Rekonstruksi Pascabencana NTT
Lasarus menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp1,1 triliun untuk menangani infrastruktur terdampak bencana di NTT.
Ia berharap kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui perubahan anggaran pemerintah sehingga proses rekonstruksi tidak mengalami hambatan pendanaan.
“Untuk Kementerian Pekerjaan Umum, kami masih membutuhkan dana kurang lebih Rp1,1 triliun untuk keperluan rekonstruksi pascabencana di Nusa Tenggara Timur yang diharapkan di anggaran perubahan ini bisa dipenuhi,” kata Lasarus.
Menurutnya, pemenuhan anggaran menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan mendukung aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
Komisi V DPR RI meminta agar kebutuhan rekonstruksi tersebut mendapat perhatian dalam perencanaan dan penyesuaian anggaran pemerintah.
Jalan Lintas Utara Flores Butuh Rp2,5 Triliun
Selain pemulihan pascabencana, Lasarus menyoroti rencana pembangunan jalan lintas utara Pulau Flores dengan perkiraan kebutuhan anggaran mencapai Rp2,5 triliun.
Ia menyebut proyek tersebut merupakan bagian dari komitmen Presiden yang perlu ditindaklanjuti melalui kepastian pembiayaan.
Menurut Lasarus, sejumlah alternatif pendanaan sedang dipertimbangkan untuk mendukung pembangunan jalan tersebut.
Skema pembiayaan yang menjadi pertimbangan antara lain melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau pinjaman luar negeri.
Saat ini, rencana pembangunan jalan lintas utara Flores masih berada pada tahap studi sebelum memasuki pekerjaan fisik.
“Yang jelas sekarang sudah berada pada tahap studi dan kalau studinya sudah selesai, segera perkiraan saya fisik 2028 sudah bisa kita kerjakan,” ujarnya.
Lasarus berharap tahapan studi dan penyiapan pembiayaan dapat diselesaikan agar pembangunan fisik berpeluang dimulai pada 2028.
Komisi V DPR Dorong Jalur Alternatif di Daerah Rawan Bencana
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti turut menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang memperhitungkan kondisi geografis dan potensi bencana.
Menurutnya, ketersediaan jalur alternatif diperlukan untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan ketika jalur utama mengalami gangguan.
Novita menyebut pembangunan jalur alternatif direncanakan pada 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas nasional.
Penyediaan jalur tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko terputusnya akses transportasi ketika terjadi bencana atau gangguan infrastruktur.
Ia menilai pembangunan jalan tidak hanya harus memperhatikan kelancaran transportasi, tetapi juga ketahanan infrastruktur terhadap kondisi darurat.
Komisi V DPR RI mendorong agar kebutuhan jalur alternatif menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, khususnya di wilayah yang memiliki risiko bencana.
Gubernur NTT Harap Dukungan Pemerintah Pusat Berkelanjutan
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengapresiasi kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang membahas kebutuhan pembangunan dan pemulihan infrastruktur di daerahnya.
Menurutnya, perhatian DPR dapat memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan infrastruktur di wilayah terdampak gempa.
Melki berharap berbagai komitmen yang dibahas dalam kunjungan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui penyediaan anggaran dan pelaksanaan program secara berkelanjutan.
Komisi V DPR RI juga mendorong agar rekonstruksi pascabencana dan pembangunan konektivitas di Flores mendapat prioritas dalam perencanaan anggaran pemerintah.
Percepatan kedua agenda tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan aktivitas masyarakat, meningkatkan akses transportasi, dan memperkuat pemerataan pembangunan di NTT.
- Penulis :
- Gerry Eka
