Pantau - Komisi XII DPR RI meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kepulauan Riau (Kepri) setelah muncul proyeksi penyaluran biosolar yang berpotensi melampaui kuota sekitar 8 persen.
Permintaan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026), untuk mengevaluasi penyediaan energi, termasuk penyaluran BBM dan LPG bersubsidi.
Anggota Komisi XII DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses, Jalal Abdul Nasir, menegaskan bahwa pengawasan diperlukan untuk memastikan penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi XII DPR RI terhadap penyediaan energi oleh PT Pertamina Patra Niaga,” ujar Jalal.
Penyaluran Biosolar Diproyeksikan Melampaui Kuota 8 Persen
Berdasarkan pemaparan mitra kerja Komisi XII DPR RI, penyaluran biosolar di Kepulauan Riau diproyeksikan berpotensi melebihi kuota yang ditetapkan sekitar 8 persen.
Proyeksi tersebut menjadi perhatian DPR karena berkaitan dengan perencanaan kebutuhan energi dan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Jalal meminta agar penyaluran biosolar tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kepri.
Komisi XII DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap alokasi BBM bersubsidi untuk mencegah penyimpangan dalam distribusi.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dan badan usaha penyalur mengantisipasi persoalan pasokan energi.
Wilayah Kepri Didominasi Laut, Distribusi BBM Hadapi Tantangan
Jalal menjelaskan bahwa kondisi geografis Kepulauan Riau menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kelancaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi.
Sebagian besar wilayah provinsi tersebut berupa perairan sehingga pengiriman energi sangat bergantung pada transportasi laut.
Selain itu, keterbatasan fasilitas penyimpanan dan penyaluran di sejumlah pulau kecil dapat memengaruhi ketersediaan pasokan.
“Sekitar 96 persen wilayah Kepri berupa lautan dan provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itu, distribusi energi di Kepri menghadapi tantangan yang khas. Ketergantungan pada angkutan laut, terbatasnya infrastruktur penyimpanan dan penyaluran di pulau-pulau kecil, serta pasokan yang rentan terhadap gangguan cuaca,” jelasnya.
Menurut Jalal, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan distribusi energi agar kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tetap terlayani.
Gangguan cuaca dan keterbatasan infrastruktur juga perlu diantisipasi untuk mengurangi risiko terhambatnya pengiriman BBM.
DPR Soroti Keluhan Antrean Panjang dan Kelangkaan BBM Subsidi
Anggota Komisi XII DPR RI Hasani Bin Zuber turut menyoroti keluhan masyarakat mengenai antrean panjang dan kelangkaan BBM bersubsidi.
Menurut Hasani, persoalan tersebut ditemukan baik di daerah pemilihannya maupun di sejumlah wilayah lainnya.
Ia meminta pemerintah dan pihak penyalur memperkuat pengawasan untuk mencegah penyimpangan distribusi BBM dan LPG bersubsidi.
“Keluh kesah masyarakat tentu harus kita pikirkan dan juga kita betul-betul mencarikan solusi yang terbaik,” ujar Hasani.
Politikus Fraksi Partai Demokrat tersebut menilai keluhan masyarakat harus menjadi perhatian dalam perbaikan tata kelola penyaluran energi.
Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat memastikan BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.
Komisi XII DPR Dorong Koordinasi Pemerintah dan Pertamina
Komisi XII DPR RI mendorong penguatan koordinasi antara regulator, pemerintah daerah, dan badan usaha penyalur energi di Kepulauan Riau.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan alokasi dan distribusi BBM bersubsidi.
DPR juga meminta agar perencanaan kebutuhan energi memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi berbeda dari daerah daratan.
Hasil kunjungan kerja reses di Batam menjadi bagian dari pengawasan Komisi XII DPR RI terhadap penyediaan energi oleh Pertamina Patra Niaga.
Melalui penguatan pengawasan dan koordinasi, Komisi XII DPR RI berharap kebutuhan BBM dan LPG bersubsidi masyarakat Kepri dapat terpenuhi tanpa mengabaikan ketentuan penyaluran yang berlaku.
- Penulis :
- Gerry Eka
