Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo meminta pemerintah bersama PT Pertamina dan PT PLN mengevaluasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta ketahanan pasokan energi di Bali menyusul antrean BBM yang terjadi beberapa hari sebelumnya dan persoalan ketersediaan energi untuk pembangkit listrik.
Sartono menilai gangguan distribusi BBM dan keterbatasan pasokan energi berpotensi menghambat aktivitas masyarakat, dunia usaha, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Sartono seusai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI ke fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) serta Gardu Induk Sistem (GIS) di Denpasar, Bali, Jumat (9/10/2026).
Ia meminta pemerintah menelusuri penyebab antrean BBM secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
DPR Soroti Antrean BBM dan Kemungkinan Peralihan Pertamax ke Pertalite
Sartono mengatakan evaluasi distribusi BBM harus mencakup berbagai faktor yang memengaruhi ketersediaan bahan bakar di Bali.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya perlu ditinjau dari sisi Pertamina, tetapi juga dari pasokan hulu, kebijakan subsidi, dan pembatasan kuota BBM.
Ia turut menyoroti kemungkinan perubahan pola konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi Pertamax ke BBM bersubsidi Pertalite.
“BBM di Bali tentu kan harus dievaluasi, permasalahan di mana? Apakah hanya di Pertamina saja atau juga permasalahan di hulu? Apakah juga ada permasalahan di subsidi, di kuotanya yang terbatas? Atau juga terjadi perpindahan dari yang tadinya menggunakan Pertamax ke Pertalite,” ujar Sartono.
Sartono meminta seluruh kemungkinan tersebut dikaji untuk mengetahui penyebab antrean dan mengantisipasi gangguan distribusi pada masa mendatang.
Menurutnya, keterbatasan BBM dapat mengganggu mobilitas masyarakat dan kegiatan usaha yang membutuhkan pasokan bahan bakar secara berkelanjutan.
“Kalau terjadi antrean dan sebagainya, ini kan juga menghambat dalam perekonomian kita. Harusnya lebih cepat lagi, tapi juga ada permasalahan di lapangan tentang kekurangan daripada BBM. Nah ini juga yang tadinya kita menginginkan ekonomi kita tumbuh menjadi terhambat,” tegas politisi tersebut.
Stok Batu Bara Pembangkit Listrik Diminta Bertahan 15–20 Hari
Selain persoalan distribusi BBM, Sartono menyoroti ketahanan stok batu bara yang digunakan sebagai sumber energi primer pembangkit listrik di Bali.
Ia meminta PT PLN dan pihak terkait memperhatikan kecukupan pasokan batu bara berdasarkan indikator Hari Operasi Pembangkit (HOP).
Menurutnya, persediaan batu bara perlu dijaga agar pembangkit listrik tetap dapat beroperasi tanpa terganggu keterlambatan pasokan.
“Untuk di Bali ini kan minimal kan harusnya mungkin 20 hari lah atau 15 sampai 20 hari. Jangan sampai satu minggu lah,” kata Sartono.
Sartono menilai ketahanan stok energi primer tidak hanya berkaitan dengan operasional pembangkit, tetapi juga dengan kebijakan energi nasional.
Ia mengingatkan bahwa kebutuhan listrik di Bali terus berkembang seiring aktivitas rumah tangga dan dunia usaha.
Pelaku Usaha di Bali Masih Menunggu Penambahan Daya Listrik
Sartono juga menyoroti adanya daftar tunggu atau waiting list pelaku usaha yang membutuhkan tambahan daya listrik.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena ketersediaan energi dan kapasitas kelistrikan harus mampu mengikuti kebutuhan dunia usaha.
Ia meminta pemerintah dan PLN memastikan pasokan energi primer mencukupi untuk mendukung peningkatan kapasitas pembangkit dan pelayanan kelistrikan.
“Jangan sampai kekurangan pasokan energi primer ini itu menghambat terhadap juga geliat pertumbuhan perekonomian. Baik secara di Bali maupun di nasional,” ujarnya.
Sartono menekankan bahwa persoalan pasokan listrik perlu ditangani agar tidak menjadi hambatan bagi kegiatan ekonomi di Bali.
Komisi XII DPR Akan Bawa Temuan ke Rapat Kerja Pemerintah
Sartono memastikan berbagai persoalan yang ditemukan selama kunjungan kerja reses akan menjadi catatan Komisi XII DPR RI.
Temuan tersebut mencakup antrean dan distribusi BBM, ketahanan stok batu bara, serta kebutuhan tambahan daya listrik bagi pelaku usaha.
Komisi XII DPR RI akan menyampaikan hasil kunjungan tersebut dalam rapat kerja bersama pemerintah dan mitra terkait.
Sartono berharap pembahasan tersebut menghasilkan langkah nyata untuk memperbaiki distribusi energi dan menjaga ketersediaan pasokan.
“Temuan-temuan di lapangan seperti ini harus ada solusi,” pungkas Sartono.
- Penulis :
- Gerry Eka
