Pantau - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, meminta pemerintah daerah menerjemahkan target penurunan emisi nasional menjadi aksi nyata yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan hingga tingkat pemerintahan terbawah.
Permintaan tersebut disampaikan Hanif dalam rangkaian kegiatan Pekan Iklim Bali di Denpasar, Selasa (13/10/2026).
Hanif menegaskan bahwa komitmen penanganan perubahan iklim tidak boleh berhenti pada penyusunan dokumen atau pernyataan kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui program yang dapat dilaksanakan secara langsung di daerah.
"Acara di Bali ini sangat baik, tentunya saya berharap siapapun yang menginisiasi Pekan Iklim Bali dapat kemudian dilaksanakan di kota-kota besar lainnya, kalau semua kota mampu artinya pemahaman terhadap janji perubahan iklim kita tidak hanya berupa dokumen semata, tapi bisa dipahami dan diimplementasikan di tingkat daerah," kata Hanif.
Menurutnya, penyelenggaraan Pekan Iklim Bali menjadi salah satu upaya untuk memperluas pemahaman sekaligus mendorong pelaksanaan komitmen perubahan iklim di tingkat daerah.
Hanif berharap kegiatan serupa dapat diselenggarakan di berbagai kota besar lainnya agar kebijakan penanganan perubahan iklim semakin dipahami dan diterapkan oleh pemerintah daerah.
Pemda Diminta Masukkan Nilai Ekonomi Karbon dalam RPJMD dan APBD
Hanif menekankan bahwa pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi perubahan iklim dan memenuhi komitmen internasional terkait pengurangan emisi gas rumah kaca.
Pemenuhan komitmen global, termasuk Nationally Determined Contribution (NDC) atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional, membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah.
Dukungan tersebut diperlukan agar target nasional penurunan emisi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Hanif secara khusus meminta pemerintah daerah mengintegrasikan instrumen nilai ekonomi karbon ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
"Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan instrumen nilai ekonomi karbon ini ke dalam RPJMD, program pembangunan sektoral, dan penganggaran APBD-nya sesuai pedoman nasional," ujar Hanif.
Integrasi tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), program pembangunan sektoral, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyelaraskan pelaksanaan pembangunan dengan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.
Hanif Soroti Ancaman El Nino, Kekeringan, dan Kebakaran Hutan
Selain mendorong penguatan kebijakan iklim di daerah, Hanif mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi berbagai ancaman nyata akibat perubahan iklim.
Salah satu ancaman yang menjadi perhatian adalah fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketersediaan air sekaligus mengganggu kegiatan pertanian yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Hanif juga menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan produksi pangan.
Menurutnya, berbagai risiko tersebut menunjukkan pentingnya penguatan langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan.
Hanif turut menyinggung penggunaan teknologi operasi modifikasi cuaca dalam menghadapi kondisi iklim ekstrem.
Ia menilai operasi modifikasi cuaca sering kali tidak efektif ketika menghadapi kondisi suhu Samudra Pasifik yang tinggi.
Karena itu, Hanif menekankan perlunya perbaikan lanskap alam dan peningkatan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko akibat fenomena iklim ekstrem.
Pemerintah Dorong Pembiayaan Iklim Melalui Perpres Nilai Ekonomi Karbon
Hanif menjelaskan bahwa Indonesia telah menetapkan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca melalui dokumen Second Nationally Determined Contribution atau Second NDC.
Melalui dokumen tersebut, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 2035 dengan mempertimbangkan proyeksi skenario pertumbuhan ekonomi yang terukur.
Komitmen penurunan emisi itu mencakup sejumlah sektor strategis, termasuk kehutanan, pertanian, dan energi.
Pelaksanaannya membutuhkan dukungan kebijakan, program pembangunan, serta pembiayaan untuk menunjang kegiatan pengurangan emisi di berbagai sektor.
Untuk memperluas mobilisasi pembiayaan iklim, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Regulasi tersebut diarahkan untuk membuka peluang pengembangan pasar karbon sekaligus memperkuat ketersediaan pendanaan bagi kegiatan penanganan perubahan iklim di Indonesia.
"Melalui Peraturan Presiden 110 ini, maka semua pasar dibuka selebar-lebarnya untuk memastikan ketersediaan pendanaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Hanif.
Menurutnya, pengembangan pasar karbon dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas sumber pembiayaan program penurunan emisi.
Pengembangan nilai ekonomi karbon juga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui kegiatan usaha yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Kredibilitas Data Jadi Kunci Keberhasilan Perdagangan Karbon
Hanif mengingatkan bahwa keberhasilan perdagangan karbon dan investasi hijau tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi maupun peluang pendanaan.
Ia menegaskan bahwa kredibilitas data, integritas lingkungan, dan transparansi pelaporan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap pelaksanaan kebijakan iklim.
Data yang digunakan dalam pengukuran dan pelaporan penurunan emisi harus dapat dipertanggungjawabkan agar hasil pelaksanaan program memiliki kredibilitas.
"Tanpa kredibilitas dari data kita, tanpa integritas dari lingkungan kita, maka hampir mustahil orang akan percaya dengan kinerja kita," tegas Hanif.
Menurutnya, keandalan data dan transparansi menjadi bagian penting dalam memastikan perdagangan karbon serta investasi hijau berjalan sesuai tujuan pengurangan emisi.
Hanif juga berharap Pekan Iklim Bali dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan berbagai pihak yang memiliki potensi membangun kemitraan dalam pembiayaan dan investasi iklim.
Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan kerja sama yang dapat ditindaklanjuti melalui program nyata dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah berkelanjutan.
Hasil Pekan Iklim Bali Diminta Tidak Berhenti Sebagai Dokumen
Hanif meminta agar seluruh hasil pembahasan dan rumusan yang dihasilkan selama Pekan Iklim Bali disampaikan secara lengkap melalui mekanisme rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Penyampaian hasil forum tersebut diperlukan agar berbagai gagasan, rekomendasi, dan peluang kerja sama dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antarpemangku kepentingan.
Ia menekankan bahwa setiap gagasan, lokakarya, dan simposium yang diselenggarakan dalam kegiatan tersebut harus memiliki tindak lanjut yang jelas.
Hanif tidak ingin berbagai hasil pembahasan hanya menjadi narasi atau dokumen tanpa pelaksanaan program yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan berbagai pihak terkait menjadi bagian penting dalam mewujudkan komitmen penurunan emisi nasional.
Hanif berharap implementasi hasil Pekan Iklim Bali dapat terus dijaga agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan daerah.
Dengan penguatan kebijakan daerah, pembiayaan karbon, serta kredibilitas data, pemerintah diharapkan mampu memastikan komitmen penurunan emisi nasional diwujudkan melalui aksi iklim yang terukur dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Shila Glorya
