Pantau - Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merumuskan sejumlah prioritas kebijakan transportasi nasional pada 2026 untuk mengatasi tingginya biaya logistik, ketimpangan konektivitas antarwilayah, persoalan keselamatan, kemacetan perkotaan, serta tantangan transportasi berkelanjutan.
Kepala Baketrans Kemenhub Hermanta mengatakan penyusunan prioritas tersebut dilakukan melalui kegiatan Agenda Setting Isu Strategis Sektor Transportasi Tahun 2026 yang melibatkan pembahasan berbagai persoalan transportasi nasional.
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah biaya logistik nasional yang masih berada di kisaran 14,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, pemerintah menyoroti belum meratanya konektivitas transportasi, terutama di kawasan Indonesia timur serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hermanta menegaskan bahwa kajian kebijakan perlu diarahkan pada persoalan paling strategis agar rekomendasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif.
"Badan Kebijakan Transportasi mengemban tugas memberikan rekomendasi kebijakan," kata Hermanta dalam kegiatan tersebut sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Baketrans Prioritaskan Efisiensi Logistik dan Pemerataan Konektivitas
Baketrans Kemenhub mengidentifikasi sejumlah tantangan utama yang memerlukan perhatian dalam pengembangan sistem transportasi nasional.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah tingginya biaya logistik nasional yang mencapai sekitar 14,29 persen terhadap PDB.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena efisiensi logistik berkaitan dengan kelancaran distribusi barang dan kegiatan perekonomian.
Selain biaya logistik, Baketrans juga menyoroti kesenjangan konektivitas antarwilayah yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Kawasan Indonesia timur dan wilayah 3T menjadi perhatian dalam upaya memperluas akses transportasi.
Pemerataan konektivitas diperlukan untuk meningkatkan keterhubungan antardaerah melalui transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.
Baketrans juga menilai bahwa berbagai persoalan transportasi perlu ditangani melalui pendekatan lintas moda agar kebijakan yang disusun tidak berjalan secara terpisah.
Kendaraan ODOL dan Kemacetan Perkotaan Jadi Perhatian Kemenhub
Selain persoalan logistik dan konektivitas, keselamatan transportasi menjadi salah satu isu strategis yang dibahas Baketrans.
Persoalan kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih atau over dimension over loading (ODOL) termasuk dalam tantangan keselamatan yang memerlukan penanganan.
Baketrans juga menyoroti kemacetan perkotaan yang berkaitan dengan rendahnya ketersediaan angkutan umum.
Kondisi tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai perlunya peningkatan kualitas dan keterpaduan layanan transportasi.
Di sisi lain, sektor transportasi juga menghadapi tekanan terkait keberlanjutan pembiayaan, tata kelola, dan regulasi.
Hermanta menilai berbagai tantangan tersebut tidak dapat ditangani melalui kebijakan yang berdiri sendiri.
"Sehingga diperlukan adanya pembenahan sistem transportasi secara menyeluruh dan terintegrasi," tuturnya.
Kemenhub Dorong Kebijakan Transportasi Berbasis Bukti
Hermanta menjelaskan bahwa kegiatan penetapan agenda isu strategis menjadi tahap awal dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan di lingkungan Baketrans.
Melalui kegiatan tersebut, berbagai persoalan dan peluang di sektor transportasi dijaring, dipetakan, kemudian ditentukan berdasarkan tingkat prioritasnya.
"Agenda setting yang sistematis akan mencegah kajian bersifat reaktif, parsial, atau tumpang tindih,” ujarnya.
Menurut Hermanta, perumusan kebijakan transportasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.
Ia berharap hasil pembahasan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi komitmen dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pembahasan tersebut turut menekankan pentingnya penggunaan data dan bukti dalam proses penyusunan kebijakan publik.
Para narasumber sepakat bahwa kebijakan transportasi perlu dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terukur agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Baketrans Siapkan Program Transportasi untuk Tahun Berikutnya
Sekretaris Baketrans Kemenhub Siti Maimunah mengatakan penetapan agenda strategis merupakan tahapan penting dalam siklus pengambilan keputusan kebijakan.
Menurutnya, Baketrans perlu mengarahkan hasil identifikasi persoalan menjadi kebijakan yang dapat diterapkan.
Pendekatan yang sebelumnya berfokus pada masing-masing sektor juga perlu dikembangkan menjadi sistem transportasi yang lebih terintegrasi.
Maimunah menilai kegiatan penelitian dan kajian tidak cukup hanya menghasilkan dokumen ilmiah, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap pelayanan transportasi.
Kebijakan transportasi yang baik, menurutnya, harus mampu meningkatkan keselamatan, menurunkan biaya, memperluas aksesibilitas, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa hasil penetapan agenda strategis akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan Baketrans pada tahun berikutnya.
Penyusunan program tersebut tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kebutuhan masyarakat, dan program prioritas nasional.
Perubahan Teknologi dan Urbanisasi Tambah Tantangan Transportasi
Baketrans juga mengantisipasi meningkatnya kompleksitas persoalan transportasi akibat perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan mobilitas masyarakat.
Siti Maimunah menyoroti disrupsi teknologi, urbanisasi, perubahan pola perjalanan, serta tuntutan transportasi berkelanjutan sebagai tantangan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kebijakan.
Perubahan tersebut menuntut sistem transportasi nasional untuk terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan.
Karena itu, Baketrans mendorong perumusan kebijakan yang tidak hanya menjawab persoalan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan tantangan transportasi pada masa mendatang.
Hasil pembahasan isu strategis sektor transportasi 2026 diharapkan menjadi landasan bagi rekomendasi kebijakan yang lebih terarah, terintegrasi, dan dapat dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
