Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat sejarah dengan terpilih sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk pertama kalinya, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi langsung dalam memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Arrmanatha Nasir menyebut keterpilihan BPK sebagai anggota badan pemeriksa PBB tersebut merupakan salah satu capaian diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
Hal itu disampaikannya dalam agenda pembekalan kepada para pemeriksa PBB sebagai bagian dari persiapan penugasan perdana BPK, sebagaimana disampaikan melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
"Capaian ini membuka pintu Indonesia untuk membentuk tata kelola PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dari dalam. Ini adalah kontribusi Indonesia bagi kredibilitas sistem multilateral," ucap Arrmanatha Nasir.
Kegiatan pembekalan tersebut menjadi bagian dari persiapan pemeriksaan tahun pertama setelah BPK menerima serah terima keanggotaan UN BoA dari China National Audit Office (CNAO) pada 22 Juli 2026.
Melalui keanggotaan tersebut, BPK memperoleh mandat untuk memeriksa laporan keuangan dan kinerja sejumlah entitas PBB sebagai bagian dari mekanisme pengawasan eksternal organisasi internasional.
Indonesia Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan PBB
Dalam arahannya kepada para pemeriksa, Arrmanatha Nasir menyampaikan dua pesan utama yang harus menjadi perhatian selama menjalankan tugas di lingkungan PBB.
Pesan pertama menekankan bahwa pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan dan prosedur organisasi.
Pemeriksaan juga diharapkan mampu mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi dan penggunaan sumber daya PBB.
Menurut Arrmanatha, peningkatan kualitas tata kelola menjadi semakin penting karena PBB tengah menghadapi tantangan krisis likuiditas yang memengaruhi kondisi keuangan organisasi.
Dalam situasi tersebut, hasil pemeriksaan yang berkualitas diharapkan mampu memberikan masukan terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program agar sumber daya PBB digunakan secara lebih efektif dan efisien.
Pesan kedua berkaitan dengan peran strategis laporan hasil pemeriksaan UN BoA dalam mendukung pembahasan kebijakan anggaran dan reformasi kelembagaan PBB.
Arrmanatha menjelaskan bahwa laporan UN BoA menjadi salah satu bahan penting dalam pembahasan di Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) atau Komite Penasihat untuk Urusan Administrasi dan Anggaran PBB.
Selain itu, laporan pemeriksaan juga digunakan dalam pembahasan di Komite Kelima Majelis Umum PBB yang menangani persoalan administrasi dan anggaran organisasi.
Kedua forum tersebut menjadi bagian dari mekanisme PBB tempat para diplomat Indonesia turut memperjuangkan kepentingan terkait pengelolaan anggaran, perbaikan tata kelola, dan reformasi organisasi.
Karena itu, hasil pemeriksaan yang objektif, akurat, dan berbasis bukti dinilai dapat memberikan kontribusi penting terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat internasional.
"Satu temuan yang tajam bisa lebih kuat dari seratus pidato politis," ujar Arrmanatha Nasir.
BPK Siapkan 108 Pemeriksa untuk Menjalankan Mandat Internasional
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, menekankan pentingnya kesiapan para pemeriksa Indonesia dalam memahami kompleksitas struktur dan mekanisme kerja PBB.
Menurut Budi, pemahaman tersebut harus mencakup proses bisnis utama organisasi, hubungan antarentitas, serta berbagai aspek operasional yang menjadi objek pemeriksaan.
Para pemeriksa juga diminta mempelajari hasil pemeriksaan periode sebelumnya, termasuk rekomendasi yang telah diberikan dan perkembangan tindak lanjutnya.
Pemahaman terhadap hasil pemeriksaan terdahulu dinilai penting untuk menyusun strategi yang terarah dan sesuai dengan karakteristik masing-masing entitas PBB.
Selain itu, pemeriksa BPK diminta mengenali budaya kerja organisasi internasional yang memiliki struktur dan mekanisme koordinasi kompleks.
Budi mengingatkan pentingnya pembaruan pengetahuan secara berkelanjutan agar pendekatan pemeriksaan dapat disesuaikan dengan perkembangan organisasi.
Para pemeriksa juga diharapkan mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak selama menjalankan penugasan.
Dalam seluruh tahapan pemeriksaan, integritas dan profesionalisme harus menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi setiap pemeriksa BPK.
Budi menegaskan bahwa keberhasilan pemeriksaan pada tahun pertama akan menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan mandat BPK sebagai anggota UN BoA selama enam tahun ke depan.
"Melalui pembekalan ini, para pemeriksa diharapkan semakin siap menyusun strategi dan rencana pemeriksaan yang terarah, sehingga penugasan perdana BPK sebagai anggota UN BoA dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola PBB, sekaligus mewujudkan visi BPK yang bermartabat dan bermanfaat serta memperkuat kredibilitas Indonesia di tingkat internasional," kata Budi Prijono.
Kegiatan pembekalan tersebut diikuti 108 pemeriksa BPK yang tergabung dalam Kelompok Keahlian Pemeriksa Organisasi Internasional BPK.
Para peserta berasal dari Direktorat Pemeriksaan Organisasi Internasional serta berbagai unit kerja di lingkungan kantor pusat dan kantor perwakilan BPK.
BPK Akan Periksa Sekretariat PBB dan Lima Entitas Internasional
Sebanyak 108 pemeriksa BPK dipersiapkan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan kinerja Sekretariat PBB serta sejumlah entitas dalam lingkup program dan dana PBB.
Selain Sekretariat PBB, pemeriksaan akan mencakup lima entitas United Nations Funds and Programmes yang memiliki bidang tugas dan karakteristik operasional berbeda.
Entitas pertama adalah United Nations Office for Project Services (UNOPS) atau Kantor PBB untuk Layanan Proyek yang mendukung pelaksanaan berbagai proyek dan layanan operasional.
Entitas kedua adalah United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) atau Badan PBB untuk Bantuan dan Pekerjaan bagi Pengungsi Palestina yang menjalankan program bantuan serta pelayanan bagi pengungsi Palestina.
Entitas ketiga adalah United Nations Environment Programme (UNEP) atau Program Lingkungan PBB yang berfokus pada berbagai kegiatan dan program internasional di bidang lingkungan hidup.
Entitas keempat adalah United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) atau Program Permukiman Manusia PBB yang menangani pembangunan perkotaan dan permukiman berkelanjutan.
Sementara itu, entitas kelima adalah International Trade Centre (ITC) atau Pusat Perdagangan Internasional yang menjalankan program dukungan dan pengembangan perdagangan internasional.
Pemeriksaan terhadap Sekretariat PBB dan kelima entitas tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab BPK dalam menjalankan mandat sebagai anggota UN BoA.
Melalui pemeriksaan tersebut, BPK bertugas menilai pengelolaan keuangan, kinerja, serta akuntabilitas organisasi berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku.
Penugasan Perdana BPK Diharapkan Perkuat Kredibilitas Indonesia
Keanggotaan BPK dalam UN BoA memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berperan langsung dalam mekanisme pengawasan eksternal PBB selama enam tahun.
Pelaksanaan pemeriksaan pada tahun pertama menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia, strategi pemeriksaan, dan koordinasi dengan berbagai entitas internasional.
BPK diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi pemeriksaan yang objektif dan berbasis bukti untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan serta kinerja organisasi PBB.
Melalui penugasan perdana tersebut, kontribusi BPK diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola PBB, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan peran Indonesia dalam sistem multilateral internasional.
- Penulis :
- Arian Mesa
