Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong perusahaan kelapa sawit memperkuat inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai langkah mempercepat transformasi industri menuju praktik usaha rendah karbon yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Pengendalian Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menegaskan bahwa inventarisasi emisi tidak boleh hanya menjadi kegiatan pencatatan, tetapi harus digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan perusahaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ary dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026), saat membuka kegiatan Carbon Conference & Training bertajuk “Akuntansi Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Perkebunan Kelapa Sawit”.
Dalam kegiatan tersebut, Ary hadir mewakili Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat.
KLH/BPLH meminta perusahaan sawit memperkuat sistem pencatatan data emisi, menggunakan metode penghitungan yang sesuai, serta menyiapkan dokumentasi yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
“Setiap angka emisi harus memiliki dasar yang jelas, mulai dari sumber data dan metode penghitungan hingga pihak yang bertanggung jawab,” ujar Ary Sudijanto.
KLH Minta Perusahaan Sawit Jadikan Data Emisi sebagai Dasar Pengambilan Keputusan
Ary menjelaskan bahwa transformasi industri kelapa sawit menuju praktik rendah karbon membutuhkan keterhubungan antara data emisi, keputusan investasi, dan kegiatan operasional perusahaan.
Menurutnya, dukungan pimpinan perusahaan menjadi faktor penting untuk memastikan inventarisasi emisi dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
“Karena itu, penghitungan dan inventarisasi emisi perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengelolaan perusahaan,” ujar Ary.
KLH/BPLH menilai pengelolaan emisi harus melibatkan berbagai bagian dalam perusahaan, mulai dari pengelola perkebunan, pabrik pengolahan, energi, pengadaan, keuangan, hingga tim keberlanjutan.
Keterlibatan seluruh bagian tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kondisi awal emisi, menentukan prioritas perbaikan, melaksanakan tindakan mitigasi, serta mengevaluasi hasil pengurangan emisi.
Melalui pendekatan tersebut, perusahaan diharapkan mampu menggunakan hasil inventarisasi untuk menentukan langkah pengurangan emisi yang sesuai dengan kondisi operasional dan kebutuhan investasi.
Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Berpotensi Diolah Menjadi Energi
Selain memperkuat inventarisasi, KLH/BPLH mendorong perusahaan kelapa sawit menerapkan langkah nyata untuk mengurangi pelepasan gas rumah kaca dari kegiatan operasional.
Salah satu peluang yang mendapat perhatian adalah pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME).
Limbah cair tersebut memiliki potensi menghasilkan gas metana yang dapat ditangkap dan dimanfaatkan sebagai sumber energi melalui penerapan teknologi pengelolaan yang sesuai.
Pemanfaatan gas metana dari POME dinilai dapat memberikan manfaat ganda berupa pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus penyediaan sumber energi bagi kegiatan perusahaan.
Ary mengajak pelaku industri sawit untuk memandang pengelolaan POME sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja perusahaan, bukan sekadar kewajiban dalam pengelolaan limbah.
“Saya mengajak pelaku usaha untuk melihat pengelolaan POME sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja perusahaan, dengan mempertemukan kebutuhan pengelolaan lingkungan, potensi mitigasi dan kelayakan investasi,” ujar Ary Sudijanto.
Menurut Ary, kesiapan data emisi pada tingkat fasilitas menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan teknologi dan langkah mitigasi yang sesuai dengan kondisi operasional perusahaan.
Data yang terukur juga diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas teknologi pengurangan emisi serta membuktikan hasil mitigasi yang telah dilaksanakan.
KLH Buka Peluang Perdagangan Karbon di Sektor Industri Sawit
KLH/BPLH menilai penguatan sistem inventarisasi emisi dapat menjadi fondasi pengembangan instrumen perdagangan karbon di sektor industri kelapa sawit.
Salah satu peluang yang disoroti adalah kemungkinan penerapan perdagangan emisi secara bertahap pada kegiatan pengelolaan limbah cair industri, termasuk POME.
Pengembangan nilai ekonomi karbon tersebut membutuhkan sistem pengelolaan emisi yang terpadu dari kegiatan hulu hingga hilir industri kelapa sawit.
Kegiatan budidaya kelapa sawit, pengolahan hasil perkebunan, pengelolaan limbah, hingga pemanfaatan produk dan hasil samping perlu dipandang sebagai satu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan.
KLH/BPLH menekankan pentingnya keselarasan kebijakan, kejelasan batas penghitungan emisi, keterhubungan data, serta pencatatan hasil mitigasi yang dapat ditelusuri.
Persyaratan tersebut diperlukan agar pengurangan emisi dapat dihitung dan dipertanggungjawabkan dalam pengembangan instrumen nilai ekonomi karbon.
Melalui pengelolaan data yang lebih baik, industri sawit diharapkan mampu mengidentifikasi peluang pengurangan emisi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi pengembangan mekanisme perdagangan karbon.
Transformasi Industri Sawit Harus Libatkan Pekebun Rakyat
Selain aspek teknologi dan penghitungan emisi, KLH/BPLH menyoroti pentingnya kemitraan dalam mendukung transformasi industri kelapa sawit menuju praktik usaha rendah karbon.
Kemitraan tersebut diharapkan mampu menghubungkan kebutuhan investasi dan perbaikan operasional perusahaan dengan upaya perlindungan lingkungan.
KLH/BPLH menekankan bahwa pengembangan industri rendah karbon perlu memperhatikan perlindungan ekosistem, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta peningkatan kapasitas pekebun rakyat.
Pekebun rakyat dinilai perlu menjadi bagian dari proses transformasi karena memiliki peran dalam rantai nilai industri kelapa sawit.
Keterbukaan informasi dan pembagian manfaat secara proporsional juga menjadi aspek penting agar hasil transformasi tidak hanya dirasakan perusahaan besar.
Dengan pendekatan tersebut, penguatan pengelolaan emisi diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan perkebunan, pengolahan, hingga pemanfaatan hasil industri kelapa sawit.
KLH Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Industri untuk Tekan Emisi
Ary menegaskan bahwa keberhasilan transformasi industri kelapa sawit membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kerja sama lintas sektor diperlukan untuk memperkuat sistem pengelolaan emisi, meningkatkan efisiensi kegiatan operasional, serta menjaga daya saing industri kelapa sawit Indonesia.
“Mari kita perkuat kolaborasi untuk membangun industri sawit yang semakin efisien, bertanggung jawab dan berdaya saing melalui pengelolaan emisi yang terukur,” ujar Ary.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Carbon Conference & Training yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI) bersama Media Perkebunan.
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pemerintah, perusahaan perkebunan, akademisi, praktisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas penguatan inventarisasi gas rumah kaca di sektor kelapa sawit.
Melalui kegiatan tersebut, KLH/BPLH berharap industri kelapa sawit Indonesia mampu mengembangkan sistem pengelolaan emisi yang lebih terukur sekaligus membuka peluang pemanfaatan nilai ekonomi karbon.
Penguatan inventarisasi emisi, penerapan teknologi mitigasi, pengelolaan limbah, dan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat mendukung terbentuknya industri kelapa sawit yang lebih efisien, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan berdaya saing.
- Penulis :
- Arian Mesa
