Pantau - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan Sulawesi Selatan memiliki peran strategis sebagai pusat distribusi pangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, dan mendukung swasembada pangan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran seusai peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) Tahun 2026 di kawasan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat (23/10/2026).
"Semua harus sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan Sulsel sebagai hub KTI guna memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional," kata Amran.
Menurutnya, posisi geografis Sulawesi Selatan menjadikan provinsi tersebut sebagai salah satu wilayah penting dalam mendukung kelancaran distribusi kebutuhan pangan ke Indonesia bagian timur.
Sulawesi Selatan Diproyeksikan Jadi Penyangga Pangan Indonesia Timur
Amran menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan memiliki potensi untuk menjadi gerbang utama distribusi komoditas pangan menuju berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia.
Penguatan peran tersebut diharapkan dapat memperlancar arus pasokan pangan sekaligus menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Menurutnya, kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat sistem distribusi pangan.
Amran juga menekankan pentingnya menjaga kemandirian pangan agar pasokan nasional tetap terjamin di tengah perubahan kondisi iklim.
"Kami optimistis Sulsel sebagai hub KTI dapat mendorong terwujudnya swasembada pangan beras yang berkelanjutan. Karena itu, semua pihak harus bekerja bersama-sama, membangun kolaborasi yang kuat," ujarnya.
Mentan Optimistis Swasembada Beras Tetap Terjaga
Menteri Pertanian menyatakan optimisme terhadap keberlanjutan swasembada beras nasional meskipun sektor pertanian menghadapi tantangan perubahan cuaca.
Fenomena El Niño dan La Niña menjadi faktor iklim yang perlu diantisipasi dalam menjaga produksi serta ketersediaan pangan.
Amran mengatakan pemerintah telah mencatat capaian swasembada pada delapan komoditas strategis.
Sejumlah komoditas yang disebut telah mencapai swasembada antara lain beras, telur, daging ayam, bawang merah, dan gula konsumsi.
Capaian tersebut dinilai menjadi modal bagi pemerintah untuk terus memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
Pemerintah juga berupaya memastikan hasil produksi dapat didistribusikan secara merata ke berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah di Indonesia timur.
GPIPS 2026 Difokuskan pada Pengendalian Inflasi Pangan
Peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi antardaerah dalam mengelola produksi, distribusi, dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Khusus wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, GPIPS difokuskan pada penguatan rantai pasok pangan serta peningkatan produksi komoditas lokal.
Langkah tersebut juga ditujukan untuk mengendalikan fluktuasi harga pangan yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
Melalui sinergi antardaerah, pemerintah berharap pasokan kebutuhan pokok dapat tersalurkan secara lebih lancar dan merata.
Pemerintah Perkuat Kolaborasi Pusat dan Daerah
Amran menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara berkelanjutan.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memperkuat koordinasi dalam menjaga produksi, distribusi, serta keterjangkauan harga pangan.
Pelaksanaan GPIPS 2026 di Makassar juga menjadi momentum untuk memperkuat peran Sulawesi Selatan sebagai penyangga distribusi pangan bagi wilayah Indonesia bagian timur.
Pemerintah menargetkan penguatan kerja sama tersebut dapat mendukung ketersediaan pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
