Pantau - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mendorong pengembangan hilirisasi sumber daya alam agar tidak hanya menghasilkan produk antara, tetapi juga menciptakan produk jadi bernilai tambah tinggi sekaligus membangun ekosistem industri baru yang memperkuat perekonomian nasional.
Sarmuji menegaskan bahwa hilirisasi merupakan tahap awal industrialisasi nasional yang harus terus dikembangkan untuk memperkuat rantai pasok domestik, meningkatkan kemampuan teknologi, dan mendorong pertumbuhan industri pendukung.
Hal tersebut disampaikan Sarmuji dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta, Jumat.
"Hilirisasi sumber daya alam kita itu adalah titik awal dari industrialisasi. Jadi hilirisasi, kata hilirisasi itu sebenarnya sebuah titik awal dari proses industrialisasi yang akan terus kita kembangkan," ujar Sarmuji.
Menurutnya, keberhasilan industrialisasi tidak cukup hanya diukur berdasarkan besarnya investasi yang masuk ke Indonesia, tetapi juga harus memperhitungkan manfaat ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat dan industri nasional.
Indikator keberhasilan tersebut meliputi peningkatan nilai tambah produk, penguasaan teknologi industri, penyerapan tenaga kerja, serta terbentuknya rantai pasok dalam negeri yang semakin kuat.
Hilirisasi Nikel Didorong hingga Industri Kendaraan Listrik
Sarmuji mencontohkan pengembangan hilirisasi nikel yang dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari pengolahan bijih nikel menjadi produk antara hingga menghasilkan komponen baterai dan kendaraan listrik.
Menurutnya, pengembangan industri nikel tidak seharusnya berhenti pada satu jenis produk, melainkan harus mampu menciptakan ekosistem manufaktur yang melibatkan berbagai sektor usaha pendukung.
Penguatan keterkaitan industri dari sektor hulu hingga hilir diharapkan dapat menghasilkan efek berganda bagi perekonomian melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan kegiatan produksi.
Efek berganda tersebut juga berpotensi memperluas peluang usaha bagi industri kecil dan menengah (IKM), industri permesinan, sektor logistik, jasa industri, serta berbagai sektor ekonomi lainnya.
Dengan demikian, pengembangan hilirisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas pengolahan sumber daya alam, tetapi juga pada pembentukan struktur industri nasional yang semakin terintegrasi.
Pemerintah Bidik Hilirisasi Sawit, Rumput Laut, dan Bahan Baku Farmasi
Selain nikel, pemerintah mendorong pengembangan hilirisasi berbagai komoditas unggulan Indonesia yang memiliki potensi keunggulan komparatif, seperti kelapa sawit, rumput laut, sagu, dan keanekaragaman hayati.
Sarmuji menilai kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia menyimpan peluang besar untuk dikembangkan menjadi bahan baku industri farmasi melalui proses ekstraksi dan pemanfaatan teknologi pengolahan.
Sejumlah tanaman yang selama ini dikenal dalam pengobatan tradisional, seperti pasak bumi dan kumis kucing, dinilai berpotensi dikembangkan lebih lanjut menjadi bahan baku obat-obatan.
Pengembangan industri farmasi berbasis sumber daya hayati tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat yang masih berlangsung dalam jumlah besar.
"Syukur-syukur suatu saat keanekaragaman hayati kita ini bisa kita ekstraksi menjadi bahan baku obat yang sekarang kita terus-menerus impor dan jumlahnya sangat besar," ungkap Sarmuji.
Di samping sektor farmasi, pemerintah juga melihat peluang pengembangan industri berbasis kelapa dan rumput laut yang dapat menghasilkan berbagai produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
Rumput laut, misalnya, berpotensi diolah menjadi bahan baku kosmetik, obat-obatan, serta berbagai produk makanan dan minuman.
Pengembangan hilirisasi komoditas tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama penduduk wilayah pesisir yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan produksi kelapa dan rumput laut.
Penggunaan Produk Dalam Negeri Dinilai Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Untuk memperkuat ekosistem industrialisasi, Kementerian Perindustrian turut mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat permintaan terhadap produk industri nasional sekaligus meningkatkan penggunaan komponen yang diproduksi di Indonesia.
Sarmuji mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian dan simulasi Badan Pusat Statistik (BPS), setiap Rp1 yang dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri dapat memberikan dampak ekonomi sebesar Rp2,2.
Hasil simulasi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan produk domestik berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan produksi dan keterkaitan antarsektor industri.
Selain itu, substitusi impor senilai Rp400 triliun diperkirakan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,71 persen.
Substitusi impor dengan nilai tersebut juga diproyeksikan mampu menghasilkan tambahan output ekonomi nasional mencapai Rp627,58 triliun.
Proyeksi tersebut menjadi salah satu dasar pentingnya penguatan kapasitas produksi dan kemampuan industri dalam negeri untuk menggantikan ketergantungan terhadap produk impor.
Kemenperin Perkuat Kemitraan IKM dengan Industri Besar
Selain mendorong hilirisasi dan penggunaan produk domestik, Kementerian Perindustrian berupaya memperkuat ekosistem manufaktur melalui peningkatan kemitraan antara industri kecil dan menengah dengan perusahaan industri berskala besar.
Penguatan kemitraan tersebut diarahkan agar pelaku IKM memiliki kesempatan lebih luas untuk terintegrasi dalam rantai pasok manufaktur nasional.
Melalui keterlibatan dalam rantai pasok industri besar, IKM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas partisipasinya dalam kegiatan industri nasional.
Strategi industrialisasi yang didorong Kementerian Perindustrian mencakup pengembangan hilirisasi hingga produk jadi, pembentukan industri pendukung, penguatan rantai pasok domestik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan substitusi impor.
Pemerintah juga menempatkan perluasan kemitraan antara IKM dan industri besar sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem industri nasional yang lebih kuat dan saling terhubung.
- Penulis :
- Shila Glorya
