Kementerian UMKM Percepat Penyaluran KUR Sektor Produksi, Jawa Timur Catat Kredit hingga Rp49 Triliun

Pantau - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, khususnya sektor produksi, untuk mendukung hilirisasi serta memperkuat rantai pasok industri nasional.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengungkapkan bahwa penyaluran KUR sektor produksi secara nasional telah mencapai target 65 persen, sementara realisasi di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara masih berada di kisaran 61 persen.

Perbedaan capaian tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk mempercepat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di sektor produksi, terutama pada wilayah yang belum memenuhi target.

“Kami ingin memastikan target penyaluran KUR, khususnya sektor produksi di wilayah tersebut, dapat tercapai melalui percepatan penyaluran dan penguatan ekosistem industri yang melibatkan UMKM,” kata Helvi dalam Rapat Koordinasi Penyaluran KUR di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026).

Helvi menjelaskan bahwa Kementerian UMKM bersama para pemangku kepentingan telah menyepakati sejumlah langkah untuk memanfaatkan sisa waktu efektif hingga akhir tahun guna mempercepat pencapaian target penyaluran KUR.

Percepatan pembiayaan tersebut juga diarahkan untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian UMKM Perkuat Rantai Pasok Industri dan Pembiayaan Sektor Produksi

Helvi menekankan pentingnya penguatan rantai pasok industri sebagai strategi meningkatkan keterlibatan UMKM dalam kegiatan produksi dan pengembangan industri nasional.

Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu berperan aktif membangun hubungan antara pelaku UMKM dan sektor industri agar tercipta ekosistem usaha yang saling mendukung.

Dalam skema tersebut, industri diharapkan dapat menjadi penyerap produk sekaligus mitra usaha bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi.

Pemerintah juga mendorong pemetaan kebutuhan industri berdasarkan klaster usaha dan potensi masing-masing daerah agar pembiayaan KUR dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.

Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sektor industri serta potensi pelaku UMKM yang dapat dikembangkan menjadi bagian dari rantai pasok produksi.

Helvi menegaskan bahwa penguatan hubungan antara industri dan UMKM juga diarahkan untuk membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha di Jawa Timur agar dapat terlibat dalam rantai pasok industri.

Selain meningkatkan akses pembiayaan, pemerintah berupaya membangun ekosistem industri yang menghubungkan kebutuhan pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan perusahaan sebagai mitra produksi.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kegiatan ekonomi produktif sekaligus meningkatkan daya saing UMKM dalam memenuhi kebutuhan industri nasional.

Realisasi KUR Nasional Capai 91 Persen, Jawa Timur Tertinggi

Secara nasional, realisasi penyaluran KUR telah mencapai 91 persen dari target sebesar Rp290 triliun dengan jumlah debitur sekitar empat juta orang.

Capaian tersebut menunjukkan sebagian besar target pembiayaan KUR nasional telah terealisasi, meskipun percepatan masih diperlukan pada sektor produksi dan sejumlah wilayah tertentu.

Helvi mengungkapkan bahwa Jawa Timur menjadi daerah dengan penyaluran KUR tertinggi secara nasional, dengan nilai kredit mencapai sekitar Rp48 triliun hingga Rp49 triliun.

Tingginya penyaluran pembiayaan di Jawa Timur didukung keterlibatan pemerintah daerah, sektor perbankan, serta lembaga penyalur dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM.

Pembinaan tersebut dilakukan di berbagai kabupaten dan kota untuk membantu pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan sekaligus mengembangkan kegiatan usahanya.

Kementerian UMKM menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga penyalur menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pembiayaan bagi sektor usaha produktif.

Selain mempercepat realisasi penyaluran KUR, kerja sama tersebut juga diperlukan untuk memperkuat hubungan antara UMKM dan industri sebagai bagian dari pengembangan ekonomi daerah.

Pemerintah Dorong KUR untuk Ciptakan Lapangan Kerja dan Kurangi Kemiskinan

Helvi berharap percepatan penyaluran KUR sektor produksi dapat memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya melalui penguatan usaha produktif dan perluasan kesempatan kerja.

Pemerintah juga menargetkan penguatan ekosistem industri agar UMKM tidak hanya memperoleh akses permodalan, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk menjadi pemasok kebutuhan industri.

“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat ekosistem industri serta meningkatkan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan,” katanya.

Menurut Kementerian UMKM, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memastikan pembiayaan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara produktif dan mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Penguatan hilirisasi dan pemetaan kebutuhan industri juga diharapkan mampu membuka peluang pasar baru bagi pelaku UMKM sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing daerah.

Melalui percepatan penyaluran KUR, peningkatan kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta penguatan rantai pasok industri, Kementerian UMKM berupaya memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan kontribusi usaha kecil terhadap perekonomian nasional.

Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kegiatan ekonomi produktif, dan membantu pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM.