Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai memperkuat langkah mitigasi banjir menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi curah hujan tertinggi dan hujan ekstrem yang diperkirakan terjadi pada Februari 2027.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pemerintah daerah telah menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi musim hujan dan potensi banjir di ibu kota.
Rapat tersebut berlangsung di Balai Kota Jakarta, Kamis (5/11/2026), dengan fokus pada pembagian tugas serta dukungan dari berbagai institusi yang terlibat dalam penanganan bencana.
“Hal yang berkaitan dengan antisipasi banjir, dari laporan BMKG diprakirakan curah hujan tertinggi pada bulan Februari dan akan ada curah hujan yang ekstrem,” kata Pramono seusai rapat.
BMKG Prakirakan Curah Hujan Tertinggi pada Februari 2027
Pramono menjelaskan bahwa prakiraan curah hujan ekstrem menjadi perhatian utama Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun langkah antisipasi banjir.
Menurutnya, Jakarta perlu mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan peningkatan intensitas hujan pada awal 2027.
Ia juga menyinggung adanya prakiraan potensi banjir besar di ibu kota pada awal atau pertengahan tahun depan.
Pramono mengaitkan potensi tersebut dengan perubahan pola musim hujan yang menurut penjelasannya dipengaruhi fenomena El Nino.
Ia menyebut periode turunnya hujan berpotensi menjadi lebih singkat, sementara volume hujan yang turun tetap besar.
“Karena apa? Karena curah hujannya ekstrem, yang harusnya, tanpa El Nino itu biasanya kan mulai hujan bulan akhir Oktober ataupun awal Oktober sampai dengan Maret sudah enggak ada hujan. Tetapi karena ada El Nino ini, maka curah hujannya menjadi menyempit, tapi volumenya sama. Sehingga tadi dalam rapat itulah yang kemudian dibahas secara detail,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam mempersiapkan langkah mitigasi menghadapi kemungkinan banjir.
Pemprov DKI Koordinasikan Kesiapsiagaan dengan Forkopimda
Pramono mengatakan rapat Forkopimda digelar untuk membahas secara terperinci tugas dan dukungan yang akan diberikan oleh masing-masing institusi di Jakarta.
Koordinasi tersebut diperlukan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai langkah kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.
Pembahasan juga diarahkan pada antisipasi dampak curah hujan ekstrem yang berpotensi meningkatkan risiko banjir di sejumlah wilayah ibu kota.
Menurut Pramono, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapan Jakarta menghadapi kemungkinan bencana.
Ia mengapresiasi keterbukaan dan sikap saling mendukung yang ditunjukkan para pihak dalam rapat tersebut.
Pramono berharap koordinasi antarinstitusi dapat membantu Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kesiapsiagaan sebelum periode curah hujan tertinggi tiba.
Normalisasi Sungai dan Pembenahan Embung Jadi Fokus Mitigasi
Selain memperkuat koordinasi, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan langkah mitigasi melalui pembenahan infrastruktur pengendalian banjir.
Pramono menyebut pembenahan sungai dan embung menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menghadapi potensi peningkatan curah hujan.
Langkah tersebut mencakup proses normalisasi sejumlah sungai yang berada di wilayah Jakarta.
Normalisasi sungai menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung pengelolaan aliran air ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Sementara itu, pembenahan embung menjadi bagian dari penyiapan infrastruktur penampungan air dalam sistem pengendalian banjir ibu kota.
Pemprov DKI Jakarta menempatkan kedua langkah tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim hujan dan potensi banjir pada 2027.
Kejati DKI Jakarta Akan Dampingi Proses Normalisasi Sungai
Pramono juga mengungkapkan bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta akan memberikan pendampingan terhadap proses normalisasi sejumlah sungai di ibu kota.
Pendampingan tersebut menjadi bagian dari dukungan antarlembaga dalam pelaksanaan program mitigasi banjir.
Keterlibatan Kejati DKI Jakarta turut dibahas dalam koordinasi Forkopimda mengenai kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.
Pramono menilai dukungan berbagai institusi diperlukan agar langkah antisipasi dapat dilaksanakan secara terkoordinasi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memanfaatkan hasil pembahasan tersebut untuk memperkuat persiapan menghadapi potensi hujan ekstrem pada Februari 2027.
Dengan prakiraan curah hujan tertinggi yang masih beberapa bulan mendatang, Pemprov DKI Jakarta memusatkan perhatian pada koordinasi kesiapsiagaan, pembenahan sungai dan embung, serta pendampingan proses normalisasi sebagai langkah antisipasi banjir.
- Penulis :
- Aditya Yohan
