Pantau.com - BPJS Kesehatan mencatat jumlah tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di wilayah kerja Padang mencapai Rp100 miliar meliputi Kota Padang, Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai.
"Tunggakan tersebut mulai dari satu bulan hingga 24 bulan dengan total peserta yang menunggak sebanyak 211 ribu orang," kata Kepala BPJS Kesehatan cabang Padang Asyraf Mursalina di Padang, Jumat (15/11/2019).
Baca juga: Presiden Jokowi Akui Tata Kelola BPJS Kesehatan Harus Diperbaiki
Adapun di sisi lain, untuk menarik iuran peserta yang menunggak tersebut pihaknya melakukan beberapa cara mulai dari petugas mengirimkan pemberitahuan lewat telepon, pesan seluler hingga email, hingga melibatkan kader JKN-KIS di tingkat kelurahan.
"Untuk peserta yang tunggakannya di bawah tiga bulan akan diberitahu lewat pesan seluler dan email, sedangkan untuk yang menunggak di atas tiga bulan hingga 20 bulan akan di telepon," ungkapnya.
Sedangkan peserta yang menunggak di atas 20 bulan akan didatangi oleh kader JKN-KIS yang direkrut dari masyarakat setempat.
Dirinya menjelaskan, nantinya kader JKN-KIS tersebut dalam merekrut mengedepankan pendekatan persuasif dan kebanyakan adalah para ibu rumah tangga yang merupakan pekerja sosial masyarakat.
Saat ini di Padang ada 19 kader JKN-KIS dan satu orang kader diberi tugas membina 500 kepala keluarga.
Ia mengungkapkan, jumlah penerimaan iuran JKN-KIS di BPJS Kesehatan Cabang Padang hingga saat ini mencapai Rp600 miliar akan tetapi klaim berobat yang sudah dibayarkan mencapai Rp2 triliun.
"Artinya jauh lebih besar biaya yang dikeluarkan untuk berobat ketimbang iuran yang diterima dan itu didominasi untuk pembiayaan penyakit katastropik yaitu jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, talasemia dan hepatitis," tuturnya.
Pada sisi lain ia menyebutkan tunggakan pembayaran klaim BPJS Kesehatan cabang Padang ke rumah sakit hingga saat ini sudah mencapai Rp300 miliar.
Baca juga: Fraksi PKS Yakin dengan Cara Ini Defisit BPJS Kesehatan Bisa Teratasi
Sementara salah seorang kader JKN-KIS Kecamatan Padang Barat Dewi Renalda mengakui menjadi kader bukan pekerjaan yang mudah karena harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang karakternya beragam. Bhakan tak jarang dirinya mengaku kerap kali juga mengalami intimidasi.
"Kalau kami disebut debt kolektor juga tidak tepat, karena yang dilakukan adalah mengedukasi masyarakat akan pentingnya JKN-KIS," kata dia.
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
