Pantau.com - Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo menyatakan Indonesia lebih banyak memiliki potensi sebagai tempat berinvestasi dibandingkan dengan Vietnam.“Pertama, menurut saya adalah jika dibandingkan dari sisi jumlah penduduk. Ini (Indonesia) pasar yang besar dibandingkan Vietnam,” katanya dalam acara Special Economic Zones (SEZs): Indonesia New World Economic Paradigm di Jakarta, Kamis.Wahyu menuturkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 260 juta jiwa menjadi satu keuntungan tersendiri bagi investor karena merupakan pangsa pasar yang sangat besar.
Baca juga: Tingkatkan Daya Saing, Pemerintah Menata Ekosistem Logistik Nasional
“Jadi menurut saya dengan pasar yang bagus dengan jumlah penduduk Indonesia saya rasa kita akan memiliki keuntungan lebih bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia,” katanya.Tak hanya itu, Wahyu mengatakan lokasi Indonesia yang strategis dan berada di jalur perdagangan internasional maupun negara-negara seperti Australia, India, dan Eropa, juga menjadi sebuah potensi yang besar.“Kami dekat dengan Australia. Kami juga dekat dengan India dan ke Eropa dibandingkan dengan Vietnam. Jadi saya pikir ini didasarkan pada lokasi. Saya pikir investor akan lebih banyak mendapat keuntungan,” ujarnya.Di sisi lain, Wahyu tak memungkiri bahwa iklim investasi di Indonesia masih perlu diperbaiki dalam rangka menarik para investor datang ke Tanah Air.“Kami coba untuk memperbaiki iklim investasi kami. Ini sebenarnya jauh dengan Vietnam,” ujarnya.Ia menegaskan pemerintah akan terus membenahi iklim investasi di Indonesia yang selama ini menjadi persoalan utama yaitu melalui dibentuknya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.“Menurut saya ini selalu menjadi bidang yang ingin disederhanakan oleh Presiden Jokowi dalam birokrasi,” ujarnya.Wahyu tak menangkal birokrasi merupakan penghambat berkembangnya investasi di Indonesia, namun ia yakin bahwa upaya pemerintah dalam memperbaikinya melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan membuahkan hasil.
Baca juga: Ada 143 Perusahaan Asing Realokasi Investasi ke Indonesia
“Birokrasi sangat sulit tetapi dengan upaya yang konsisten dari pemerintah saya rasa birokrasi kita juga semakin baik,” ujarnya.Ia menyebutkan salah satu langkah pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi dalam hal investasi selain melalui Omnibus Law adalah adanya OSS (online single submission).“Ini cara kami untuk dapat mengurangi jumlah pertemuan antara sektor swasta dan pejabat pemerintah kami. Melalui OSS sebenarnya adalah jawaban dari birokrasi,” katanya.Ia melanjutkan di dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja juga diatur mengenai ketenagakerjaan, termasuk terkait upah yang akan turut diperbaiki.“Upah ini juga menjadi salah satu area dalam Omnibus Law. Kami memiliki tim di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang biasanya memantau tentang batasan gaji,” katanya.Sembari menunggu selesainya Omnibus Law tersebut, Wahyu mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang salah satunya melalui pelatihan vokasi.“Jadi menurut saya kita tidak bisa hanya melihat gaji tapi juga potensi masyarakat Indonesia, tenaga kerja Indonesia, dan terkait birokrasi,” tegasnya.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
