Pantau - Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos memerintahkan seluruh menterinya untuk mengundurkan diri secara sukarela, menyusul hasil pemilu sela pada 12 Mei 2025 yang mengecewakan bagi kubu pemerintah.
Langkah ini diambil sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap kinerja setiap departemen, guna menyesuaikan arah kebijakan dengan prioritas baru pemerintahan Marcos.
Perintah tersebut disampaikan tak lama setelah hanya enam kandidat senat yang didukung Marcos berhasil meraih kursi—hasil yang jauh dari ekspektasi.
Transisi Menuju Pemerintahan Berbasis Kinerja, Layanan Tetap Berjalan
Menurut keterangan resmi dari Presidential Communications Office (PCO), perintah pengunduran diri massal ini menandai transisi dari fase awal pemerintahan ke fase baru yang lebih terfokus dan berbasis kinerja.
PCO menegaskan bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu selama proses evaluasi dan transisi berlangsung.
Evaluasi kinerja para menteri akan menjadi dasar bagi Presiden Marcos untuk memutuskan siapa yang akan tetap menjabat atau digantikan, seiring dengan penyesuaian arah strategis pemerintahan.
Marcos yang terpilih pada tahun 2022 masih memiliki tiga tahun masa jabatan hingga 2028, dan langkah ini dinilai sebagai upaya untuk memperkuat kendali politik serta efektivitas pemerintahan di paruh kedua masa jabatannya.
- Penulis :
- Balian Godfrey
