Pantau Flash
HOME  ⁄  Geopolitik

Pemerintah Suriah Evakuasi Warga Druze dari Suwayda Usai Bentrokan Berdarah, Ketegangan Masih Rapuh

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Pemerintah Suriah Evakuasi Warga Druze dari Suwayda Usai Bentrokan Berdarah, Ketegangan Masih Rapuh
Foto: (Sumber: Ilustrasi - Proses evakuasi warga Druze dari Suwayda, Suriah. ANTARA/Anadolu/py)

Pantau - Otoritas Suriah selatan pada Selasa, 29 Juli 2025, mengevakuasi sekelompok warga Druze dari kota Suwayda, menyusul ketegangan pascabendrokan berdarah antara kelompok bersenjata Druze dan suku Badui.

"Dengan fasilitasi pemerintah dan perlindungan keamanan, sekelompok warga Druze yang ingin meninggalkan Suwayda telah dievakuasi," demikian pernyataan resmi yang disampaikan otoritas setempat.

Evakuasi Lewat Jalur Kemanusiaan Daraa

Evakuasi dilakukan melalui jalur kemanusiaan Busra al-Sham di Provinsi Daraa dengan menggunakan konvoi lima bus, dikawal ketat oleh aparat keamanan.

Pemerintah tidak menyebutkan secara pasti tujuan akhir evakuasi tersebut, namun Daraa diketahui sebelumnya pernah menjadi lokasi penampungan sementara bagi pengungsi dari Suwayda.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meredakan ketegangan lokal dan mencegah bentrokan lanjutan.

Kondisi Pascabentrokan dan Gencatan Senjata yang Rapuh

Sejak gencatan senjata yang diumumkan pada 19 Juli 2025, ketenangan yang rapuh masih menyelimuti Suwayda setelah sepekan bentrokan antara kelompok bersenjata Druze dan suku Badui.

Menurut laporan Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah (SNHR), sedikitnya 426 orang tewas dalam bentrokan yang terjadi sebelumnya.

Pemerintah Suriah telah mengumumkan empat kesepakatan gencatan senjata terpisah, termasuk yang terbaru pada 19 Juli.

Namun, gencatan senjata sebelumnya beberapa kali runtuh akibat aksi pasukan loyalis Sheikh Hikmat al-Hijri, seorang ulama berpengaruh di kalangan Druze, yang dilaporkan melakukan pengusiran paksa dan pelanggaran terhadap warga suku Badui.

Upaya Pemerintahan Transisi Jaga Stabilitas

Pemerintahan transisi Suriah yang memegang kendali sejak tergulingnya Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024 menyatakan komitmennya untuk mengembalikan stabilitas nasional.

Pemerintah juga berjanji meredakan ketegangan antar komunitas melalui pendekatan dialog dan negosiasi.

Penulis :
Aditya Yohan