Pantau - Thailand dan Kamboja menandatangani dokumen resmi gencatan senjata dan kesepakatan implementasinya dalam pertemuan luar biasa Komite Perbatasan bilateral yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.
Pertemuan ini dilangsungkan di hadapan pengamat tingkat tinggi dari Malaysia, Amerika Serikat, dan China, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam proses negosiasi.
Delegasi Thailand dipimpin oleh Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Jenderal Nattaphon Narkphanit, sementara Kamboja diwakili oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Jenderal Tea Seikha.
"Hari ini menandatangani dokumen resmi mengenai gencatan senjata antara angkatan bersenjata kedua negara dan mengenai rezim implementasinya", ungkap Jenderal Tea Seikha.
Kesepakatan tersebut memperkuat hasil pertemuan sebelumnya pada 28 Juli antara kepala pemerintahan kedua negara yang juga berlangsung di Kuala Lumpur.
Butir Kesepakatan Gencatan Senjata
Dalam dokumen yang ditandatangani, Thailand dan Kamboja sepakat untuk menghentikan penggunaan segala jenis senjata dan menghentikan serangan terhadap warga sipil, fasilitas sipil, serta militer di semua wilayah.
Kedua pihak juga menegaskan bahwa status pengerahan pasukan yang berlaku sejak 28 Juli tetap dipertahankan, tanpa pengiriman pasukan baru maupun patroli yang mengarah ke posisi pihak lawan.
Personel militer yang ditangkap harus segera dibebaskan dan dipulangkan setelah permusuhan aktif berakhir.
Mereka yang gugur dalam konflik akan dikembalikan kepada negara masing-masing dengan cara yang bermartabat dan tepat waktu, dengan bantuan dari pihak lawan.
Jika terjadi bentrokan bersenjata selama masa gencatan senjata, penyelesaian diwajibkan melalui negosiasi di tingkat komando lokal sesuai mekanisme bilateral yang telah ada.
Langkah Pemantauan dan Komunikasi Lanjutan
Thailand dan Kamboja juga menyepakati untuk menjaga komunikasi rutin antara distrik militer serta unit angkatan bersenjata yang berada di sepanjang perbatasan.
Kedua negara akan mengadakan pertemuan Komite Perbatasan Regional dalam dua minggu ke depan untuk menindaklanjuti implementasi perjanjian.
Para menteri pertahanan dan kepala staf angkatan bersenjata dari kedua negara juga akan menjaga komunikasi langsung dan teratur.
Selain itu, kedua pihak sepakat untuk menahan diri dari menyebarkan informasi palsu yang dapat memperkeruh situasi.
Perjanjian ini juga mencakup sistem pemantauan dan verifikasi terhadap kepatuhan pelaksanaan gencatan senjata.
Mereka juga menegaskan komitmen atas kesepahaman yang dicapai pada 28 Juli, termasuk pembentukan kelompok pengamat ASEAN yang akan dipimpin oleh Malaysia selaku ketua ASEAN tahun 2025.
Sebelum kelompok permanen terbentuk, pengamatan akan dilakukan oleh kelompok pengamat sementara yang terdiri dari atase militer negara-negara ASEAN yang terakreditasi di Thailand dan Kamboja.
Thailand dan Kamboja juga telah menyepakati untuk menggelar pertemuan Komite Perbatasan Umum bilateral berikutnya pada 7 Agustus, meskipun lokasi pertemuan masih dalam pembahasan.
Jika dibutuhkan, pertemuan luar biasa Komite juga dapat diadakan sewaktu-waktu.
Sebelumnya, konflik perbatasan antara kedua negara memuncak menjadi konfrontasi bersenjata pada 24 Juli, menyebabkan korban jiwa, termasuk dari kalangan sipil.
Kesepakatan gencatan senjata diumumkan pada awal Agustus setelah pertemuan antara Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur.
- Penulis :
- Leon Weldrick
- Editor :
- Tria Dianti
