Pantau - Militer Australia menyatakan bahwa penandatanganan Perjanjian Pukpuk dengan Papua Nugini (PNG) membuka peluang kerja sama pertahanan yang lebih erat antara Australia, Papua Nugini, dan Indonesia.
Perjanjian Pukpuk dan Komitmen Kawasan
Pernyataan tersebut disampaikan Panglima Angkatan Bersenjata Australia (ADF) Laksamana David Johnston dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Jumat.
"Kami yakin bahwa perjanjian ini justru membuka peluang kerja sama yang lebih erat antara ketiga negara kita", ungkapnya.
Perjanjian Pukpuk merupakan perjanjian pertahanan antara Australia dan Papua Nugini yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape pada 6 Oktober di Canberra.
Perjanjian ini mencakup komitmen kedua negara untuk saling membantu jika terjadi serangan militer terhadap salah satu pihak.
Menurut Johnston, perjanjian ini merupakan bagian dari upaya Australia untuk memperkuat kemitraan pertahanan di kawasan demi mencapai ketahanan kolektif.
"Perjanjian Pukpuk mencerminkan kepercayaan mendalam antara Australia dan Papua Nugini serta keyakinan bersama terhadap kawasan Pasifik yang bebas, aman, dan berdaulat", katanya.
Australia menegaskan bahwa setiap inisiatif yang memperkuat stabilitas kawasan akan memberikan manfaat bagi seluruh negara, termasuk Indonesia.
"Perjanjian ini tidak mengubah komitmen bipartisan jangka panjang kami terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia - komitmen yang tetap tertanam kuat dalam Perjanjian Lombok", tegas Johnston.
Respons Indonesia dan Bantuan Kemanusiaan
Johnston menjelaskan bahwa sejak awal tahun, Australia telah menyampaikan secara terbuka tentang perjanjian ini agar Indonesia memahami tujuan dan pendekatan yang diambil oleh Australia dan Papua Nugini.
Ia menambahkan bahwa Australia dan PNG melakukan konsultasi rutin dengan Indonesia.
"Saya telah membahas hal ini dengan Panglima (TNI Jenderal Agus Subiyanto) juga dengan Menteri Sjafrie. Saya tahu para menteri kami juga telah membicarakannya secara langsung dengan para mitra mereka. Kami sangat senang bahwa Indonesia melihat hal ini sebagai penguatan terhadap pengaturan kolektif kita", ucap Johnston.
Dalam pernyataan terpisah, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai misi kemanusiaan Indonesia di Papua Nugini.
"Terkait dengan Papua Nugini, tadi juga dibahas dalam konteks (kegiatan) apa yang sudah dilakukan. Dan memang memahami Papua Nugini sebagai negara tetangga kita, sehingga tadi Pak Menhan Sjafrie juga menyampaikan misi kemanusiaan yang dilakukan beberapa waktu lalu", ujarnya.
Misi kemanusiaan tersebut mencakup bantuan logistik untuk korban bencana, seperti obat-obatan, makanan tambahan, dan peralatan kebersihan.
Selain itu, Indonesia juga mengirimkan bantuan berupa pengobatan gratis, renovasi fasilitas umum, pengiriman logistik melalui pesawat, serta pembagian sembako kepada masyarakat Papua Nugini.
- Penulis :
- Arian Mesa
