Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Geopolitik

Kepala Bakamla Minta Tambahan 274 Kapal dan Ribuan Personel, Soroti Kesenjangan dengan Coast Guard Filipina

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Kepala Bakamla Minta Tambahan 274 Kapal dan Ribuan Personel, Soroti Kesenjangan dengan Coast Guard Filipina
Foto: (Sumber: Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah saat jumpa pers usai menjalani upacara HUT Ke-20 Bakamla RI, Rabu (7/1/2026). ANTARA/Walda Marison)

Pantau - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Madya TNI Irvansyah, menyatakan bahwa pihaknya sedang mengupayakan penambahan unit kapal patroli dan personel guna memperkuat pengawasan wilayah laut Indonesia yang sangat luas namun masih minim dukungan sumber daya.

Bandingkan dengan Filipina, Bakamla Soroti Ketimpangan Armada dan Personel

Pernyataan tersebut disampaikan Irvansyah dalam jumpa pers usai upacara perayaan Hari Ulang Tahun ke-20 Bakamla RI yang digelar di Jakarta pada Rabu, 7 Januari 2026.

Irvansyah mengungkapkan bahwa jumlah kapal patroli dan personel Bakamla saat ini sangat terbatas jika dibandingkan dengan lembaga serupa di negara lain, seperti Coast Guard Filipina.

"Mereka memiliki kapal patroli sekitar 300-an, kita baru punya 10," ujarnya.

Ia juga menyebut jumlah personel Bakamla belum mencapai 1.500, sedangkan Coast Guard Filipina memiliki sekitar 30.500 personel.

Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan luas wilayah laut Indonesia yang strategis dan rentan terhadap berbagai pelanggaran hukum maritim.

Untuk itu, Bakamla telah mengajukan permintaan penambahan kapal dan personel kepada DPR RI.

"Kita sudah menyusun posturnya Bakamla RI sampai 2045. Jadi kita sekitar butuh 274 kapal," jelas Irvansyah.

Sinergi Antarinstansi Diperkuat untuk Optimalkan Pengawasan Laut

Saat ini, Bakamla hanya mengoperasikan 10 kapal patroli di seluruh wilayah laut Indonesia.

Dengan keterbatasan tersebut, Bakamla mengandalkan kerja sama dengan sejumlah instansi lain seperti:

  • TNI Angkatan Laut
  • Polisi Air dan Udara (Polairud)
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk patroli bersama guna menjaga keamanan laut Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk penyelundupan, pencurian ikan, dan pelanggaran hukum laut lainnya.

Irvansyah optimistis bahwa melalui sinergitas antarinstansi, pengawasan wilayah laut nasional dapat dilakukan secara lebih maksimal meskipun dengan keterbatasan armada dan personel yang ada saat ini.

Penulis :
Aditya Yohan
Editor :
Aditya Yohan