HOME  ⁄  Geopolitik

PM Jepang Sanae Takaichi Dikabarkan Akan Bubarkan DPR dan Gelar Pemilu Dini Januari Ini

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

PM Jepang Sanae Takaichi Dikabarkan Akan Bubarkan DPR dan Gelar Pemilu Dini Januari Ini
Foto: Laporan itu menyebutkan bahwa Takaichi siap untuk segera merilis pengumuman resmi. Jika majelis rendah tersebut dibubarkan, ada dua kemungkinan jadwal untuk snap election (sumber: Xinhua)

Pantau - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dikabarkan telah menyampaikan niatnya kepada pejabat senior Partai Demokrat Liberal (LDP) untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awal sidang Diet reguler yang dimulai 23 Januari mendatang.

Langkah tersebut dilakukan guna membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilu dini (snap election), sebagaimana dilaporkan Kyodo News pada Selasa, 13 Januari 2026, mengutip sumber yang memahami isu ini.

Takaichi disebut siap mengumumkan keputusan resminya dalam waktu dekat.

Jika DPR resmi dibubarkan, terdapat dua skenario jadwal pemilu dini yang saat ini tengah dipertimbangkan.

Opsi pertama yaitu kampanye resmi dimulai pada 27 Januari dan pemungutan suara dilaksanakan pada 8 Februari.

Opsi kedua yaitu kampanye dimulai pada 3 Februari dan pemungutan suara digelar pada 15 Februari.

Dukungan Publik Tinggi, Kritik Politik Meningkat

Laporan menyebutkan bahwa tingkat dukungan terhadap kabinet Takaichi masih tergolong tinggi menurut jajak pendapat terbaru yang dilakukan sejumlah media utama di Jepang.

Kondisi ini turut mendorong munculnya desakan dari internal LDP agar parlemen segera dibubarkan demi memanfaatkan momentum politik yang positif.

Sejak awal masa jabatannya, Takaichi menegaskan komitmennya dalam menangani isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, termasuk upaya menanggulangi lonjakan harga kebutuhan pokok.

Namun, jika pembubaran DPR dilakukan pada awal sidang Diet, proses pengesahan anggaran fiskal tahun 2026 kemungkinan besar tertunda hingga April atau lebih lama.

Beberapa media Jepang memperingatkan bahwa keterlambatan tersebut bisa memaksa pemerintah untuk menyusun anggaran sementara agar roda pemerintahan tetap berjalan.

Kebijakan anggaran sementara ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap program-program publik dan kondisi ekonomi masyarakat.

Keputusan Takaichi juga memunculkan kritik dari dalam LDP dan partai-partai oposisi.

Para pengkritik menilai bahwa rencana pemilu dini mencerminkan prioritas politik partai di atas kepentingan rakyat.

"Takaichi telah mengingkari janji-janjinya sendiri dan mengambil langkah yang justru bisa merugikan masyarakat," ungkap salah satu anggota oposisi.

Penulis :
Leon Weldrick