Pantau - Amerika Serikat mengumumkan dimulainya fase kedua dari rencana gencatan senjata di Gaza pada Rabu, dengan fokus utama pada demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokrat, dan rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang.
Fokus Fase Kedua: Pemerintahan Transisi dan Stabilitas Gaza
Utusan khusus Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa fase ini mencakup pembentukan Komite Nasional Administrasi Gaza sebagai pemerintahan transisi teknokrat, yang akan memulai proses demiliterisasi penuh dan mengatur rekonstruksi wilayah.
"Fase kedua membentuk pemerintahan transisi Palestina yang bersifat teknokrat di Gaza, yakni Komite Nasional Administrasi Gaza, serta memulai demiliterisasi penuh dan rekonstruksi", ungkapnya dalam pernyataan resmi.
Demiliterisasi melibatkan perlucutan senjata dari seluruh personel bersenjata yang tidak berwenang di wilayah Gaza.
Langkah ini bertujuan menstabilkan kondisi pascagencatan senjata dan menciptakan fondasi bagi pemerintahan sipil yang efektif.
Utusan AS, Witkoff, menekankan bahwa Amerika Serikat mengharapkan kepatuhan penuh dari Hamas terhadap kesepakatan, termasuk "pemulangan segera sandera terakhir yang telah meninggal dunia".
"Kegagalan untuk mematuhi kewajiban tersebut akan membawa konsekuensi serius", ia memperingatkan.
Witkoff juga mengapresiasi peran mediasi yang dijalankan oleh Turkiye, Mesir, dan Qatar dalam memajukan proses gencatan senjata di Gaza.
Dukungan Kelompok Palestina dan Situasi Terkini di Gaza
Pada hari yang sama, sejumlah kelompok Palestina menyatakan dukungannya terhadap pembentukan badan administrasi transisi Gaza, dan menyerukan agar langkah tersebut segera diimplementasikan.
Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan di Kairo atas undangan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.
Kelompok-kelompok tersebut menekankan pentingnya mempercepat pembentukan badan transisi agar segera mengambil alih tanggung jawab pemerintahan dan pelayanan publik di Gaza.
Badan tersebut nantinya akan bekerja bersama "dewan perdamaian" dan komite eksekutifnya untuk mengawasi proses rekonstruksi.
Sementara itu, warga Palestina terus menuduh Israel melanggar gencatan senjata yang seharusnya menghentikan perang yang dimulai sejak Oktober 2023.
Menurut otoritas kesehatan Palestina, lebih dari 71.000 orang tewas dalam konflik, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 171.000 lainnya mengalami luka-luka.
Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa sejak diberlakukannya gencatan senjata, hampir 450 warga Palestina tewas dan lebih dari 1.200 orang terluka akibat serangan Israel.
Israel juga dituduh menolak membuka kembali penyeberangan ke Gaza, meskipun Dewan Keamanan PBB pada November 2025 telah mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen, bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan rekonstruksi wilayah Gaza.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
