Pantau - Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kebutuhan layanan konseling psikologis dan bantuan psikososial bagi warga Gaza terus meningkat di tengah pembatasan dan praktik koersif yang dilakukan Israel.
PBB Catat Lonjakan Konseling dan Kasus Bunuh Diri
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA melaporkan adanya kenaikan 14 persen sesi konseling jarak jauh pada Maret hingga April 2026.
Mitra kemanusiaan PBB di Gaza diketahui menggelar lebih dari 9.600 sesi konseling selama April 2026 melalui layanan telepon bebas pulsa.
“Peningkatan ini sangat terlihat pada kasus-kasus yang melibatkan kemunculan niat untuk bunuh diri, yang naik 90 persen,” ungkap OCHA pada Selasa.
OCHA juga mencatat peningkatan 46 persen konseling terkait kekerasan fisik berbasis gender dan kenaikan 34 persen kasus kecemasan serta ketakutan.
Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan lebih dari 43 ribu warga mengalami cedera berat yang berpotensi mengubah hidup mereka.
Cedera tersebut meliputi luka bakar berat, amputasi anggota tubuh, cedera tulang belakang, hingga cedera otak traumatis.
WHO menyebut sekitar 53 ribu kasus membutuhkan rehabilitasi jangka panjang dan satu dari lima korban amputasi merupakan anak-anak.
Fasilitas Rehabilitasi di Gaza Belum Pulih
WHO menyatakan kapasitas layanan rehabilitasi di Gaza masih berada di bawah kondisi sebelum Oktober 2023.
Saat ini tidak ada fasilitas rehabilitasi yang berfungsi penuh dan lebih dari 400 pasien masih masuk daftar tunggu perawatan rawat inap khusus.
Di Tepi Barat, OCHA juga melaporkan buldoser yang dioperasikan pemukim Israel menghancurkan bangunan milik komunitas pengungsi Palestina di Arab al Khouli, Qalqiliya.
Komunitas tersebut sebelumnya ditinggalkan lebih dari 20 rumah tangga akibat serangan berulang dan pembatasan akses.
“Ini adalah salah satu dari 45 komunitas Palestina yang mengungsi sepenuhnya sejak 2023 akibat serangan pemukim yang berulang dan pembatasan akses terkait,” kata OCHA.
OCHA menyebut lebih dari 60 persen pengungsian tahun ini terjadi di wilayah Lembah Yordania akibat serangan pemukim dan pembatasan akses.
PBB menegaskan warga Palestina di Tepi Barat harus mendapatkan perlindungan sesuai hukum internasional dan pelaku pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban.
- Penulis :
- Aditya Yohan
