Pantau - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan jumlah kasus kekerasan seksual terkait konflik yang terverifikasi secara global meningkat lebih dari dua kali lipat pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan perempuan dan anak perempuan menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban.
Laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB yang dirilis pada Jumat (29/5) mencatat sebanyak 9.788 kasus kekerasan seksual terkait konflik sepanjang 2025.
Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan 4.617 kasus yang terdokumentasi pada 2024.
"Kasus kekerasan seksual terkait konflik yang terverifikasi oleh PBB pada 2025 meningkat tajam dari 2024, ditandai dengan kebrutalan ekstrem, dan sebagian besar menargetkan perempuan dan anak perempuan," demikian isi laporan tersebut.
Perempuan dan Anak Perempuan Jadi Korban Utama
PBB menjelaskan angka yang tercatat kemungkinan belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena banyak kasus tidak terlaporkan akibat konflik yang masih berlangsung, kondisi keamanan yang buruk, dan keterbatasan akses kemanusiaan.
Situasi tersebut diperburuk oleh pengurangan misi internasional dan pemangkasan anggaran yang berdampak pada kapasitas perlindungan perempuan dan isu gender.
Dalam laporan tersebut, kekerasan seksual disebut digunakan sebagai taktik perang, penyiksaan, terorisme, dan represi politik.
Korban mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk pemerkosaan, pemerkosaan berkelompok, penculikan, hingga perbudakan seksual.
PBB juga menyoroti meningkatnya risiko yang dihadapi perempuan dan anak perempuan yang mengungsi atau menjadi migran akibat konflik.
Libatkan Aktor Negara dan Non-Negara
Laporan ke-17 itu mencantumkan 77 pihak yang terdiri atas aktor negara dan non-negara yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual terkait konflik di 21 negara.
Dua aktor negara baru yang masuk dalam daftar adalah angkatan bersenjata dan pasukan keamanan Israel serta angkatan bersenjata dan pasukan keamanan Rusia.
Selain itu, tiga kelompok non-negara yang beroperasi di Republik Demokratik Kongo juga ditambahkan ke dalam daftar.
PBB mencatat praktik kekerasan seksual juga terjadi di sejumlah tempat penahanan, termasuk di wilayah Israel dan Palestina, Rusia, serta Ukraina.
PBB Soroti Tingginya Impunitas
PBB menilai impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual terkait konflik masih menjadi persoalan serius sepanjang 2025.
Lebih dari 65 persen pihak yang tercantum dalam lampiran laporan merupakan pelaku yang telah masuk daftar selama lima tahun atau lebih tanpa adanya langkah perbaikan yang signifikan.
Laporan tersebut menegaskan tingkat kepatuhan para pihak yang berkonflik terhadap norma dan hukum internasional masih tergolong rendah meskipun berbagai upaya perlindungan terus dilakukan oleh komunitas internasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
