Pantau - Pemerintah China mengkritik rencana negara-negara anggota G7 untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemasok mineral penting dan logam tanah jarang yang selama ini didominasi oleh China.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis (18/6), menyusul peluncuran Aliansi Ketahanan dan Produksi Mineral Kritis dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Prancis.
Lin Jian mengatakan, “Mengenai menjaga keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan global mineral penting, posisi China tidak berubah. Standardisasi dan penyempurnaan sistem pengendalian ekspor China konsisten dengan praktik internasional dan dilakukan untuk lebih melindungi perdamaian dunia dan stabilitas regional.”
G7 Bentuk Aliansi Mineral Kritis
Dalam deklarasi bersama yang didukung Australia sebagai negara mitra, para pemimpin G7 menyatakan keprihatinan terhadap praktik non-pasar dan kebijakan yang dinilai dapat mengganggu keamanan ekonomi global.
Melalui Aliansi Ketahanan dan Produksi Mineral Kritis, G7 menargetkan pengurangan ketergantungan pada satu pemasok luar blok untuk unsur tanah jarang dan magnet permanen hingga di bawah 60 persen pada 2030, dengan target jangka panjang mencapai 50 persen.
Program tersebut akan dimulai dengan pengembangan rantai pasok litium dan nikel sebelum diperluas ke lima mineral kritis lainnya setiap tahun.
Saat ini China masih mendominasi industri pemurnian mineral kritis global dengan menguasai lebih dari 90 persen pemurnian unsur tanah jarang dunia, sekitar 80 persen grafit berkualitas baterai, serta sebagian besar pemrosesan litium dan kobalt.
China Minta G7 Hormati Aturan Perdagangan
Menanggapi langkah tersebut, China meminta negara-negara G7 mematuhi prinsip ekonomi pasar dan aturan perdagangan internasional.
Lin Jian menegaskan, “Kami mendesak anggota G7 berhenti mengganggu tatanan perdagangan internasional dengan aturan buatan sendiri dari kelompok kecil.”
Ia juga menyatakan seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas rantai pasok mineral global dan memenuhi kewajiban internasional terkait non-proliferasi.
Lin Jian mengungkapkan, “Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memainkan peran konstruktif untuk tujuan ini. Kami hanya berupaya untuk memenuhi kewajiban non-proliferasi dan kewajiban internasional lainnya.”
China Singgung Sikap Jepang dalam KTT G7
Selain menyoroti kebijakan G7, China juga mengkritik sikap Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang dinilai berupaya membangun konfrontasi terhadap Beijing dalam forum tersebut.
Lin Jian mengatakan, “Hal itu tidak akan mendapatkan dukungan dan pasti akan gagal. Sanae Takaichi menyebut soal dialog tapi secara aktif terlibat dalam konfrontasi, suatu kontradiksi yang mencolok yang telah memperlihatkan kemunafikan Jepang kepada dunia.”
Menurut Lin Jian, China telah melarang ekspor seluruh barang dwiguna untuk pengguna militer Jepang sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan mencegah remiliterisasi.
KTT G7 yang berakhir pada 17 Juni 2026 tidak mengeluarkan komunike final dan hanya menerbitkan sembilan dokumen tematik yang membahas isu geopolitik, ekonomi global, hingga kesehatan masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
