Pantau - Pemerintah Jepang akan mempercepat penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan aset pertahanan tanpa awak untuk memperkuat kemampuan Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) menjelang revisi tiga dokumen utama keamanan nasional pada akhir tahun ini.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan kebijakan tersebut kepada para anggota senior SDF dalam kapasitasnya sebagai panglima tertinggi pasukan tersebut.
"Sudah sewajarnya kita mempercepat penerapan teknologi yang berkembang dengan kecepatan yang jauh berbeda dari peralatan tradisional, seperti AI dan aset pertahanan tanpa awak," kata Takaichi.
Menurut Takaichi, perkembangan AI dan sistem tanpa awak berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan peralatan pertahanan tradisional sehingga penerapannya dalam kemampuan pertahanan Jepang perlu dipercepat.
Jepang Percepat Revisi Strategi Keamanan Nasional
Pemerintah Jepang akan merevisi tiga dokumen keamanan nasional meskipun belum genap empat tahun sejak revisi terakhir dilakukan pada 2022.
Strategi Keamanan Nasional Jepang dan dua dokumen pertahanan lainnya yang berlaku saat ini awalnya dirancang sebagai pedoman untuk periode 10 tahun.
Namun, Takaichi memutuskan mempercepat jadwal revisi untuk merespons perubahan lingkungan keamanan yang dinilai berlangsung semakin cepat dan kompleks.
Perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan tantangan keamanan yang ditimbulkan oleh China dan Korea Utara.
Berbagai negara juga tengah berlomba membangun sistem pertahanan yang mengintegrasikan AI serta semakin banyak mengoperasikan pesawat nirawak dalam skala besar untuk kepentingan pertahanan.
Jepang pada saat yang sama menghadapi tekanan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk meningkatkan belanja pertahanannya.
Dalam revisi kebijakan pertahanan sebelumnya, Jepang telah memutuskan memiliki kemampuan melakukan serangan balasan, yang menandai perubahan besar dari kebijakan sebelumnya yang berorientasi pada pertahanan semata sesuai dengan Konstitusi Jepang yang menolak perang.
Revisi tersebut juga menetapkan target anggaran pertahanan sebesar 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Jepang Usulkan Rekor Anggaran Pertahanan 8,89 Triliun Yen
Pada awal pekan ini, Kementerian Pertahanan Jepang mengusulkan anggaran pertahanan sebesar 8,89 triliun yen atau sekitar Rp989 triliun untuk tahun fiskal 2027 yang dimulai pada April.
Usulan senilai 8,89 triliun yen tersebut menjadi anggaran pertahanan tertinggi sepanjang sejarah Jepang.
Sebagian anggaran direncanakan untuk mengembangkan pesawat serang nirawak berbiaya rendah.
Pemerintah Jepang juga berencana mengintegrasikan teknologi AI ke dalam struktur komando SDF.
Di tengah penguatan teknologi dan peningkatan anggaran pertahanan, Takaichi menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap kegiatan SDF dan kebijakan pemerintah.
"Kegiatan SDF dan penguatan mendasar atas kemampuan pertahanan mendasar yang saat ini sedang digalakkan pemerintah tidak akan dapat terwujud tanpa pemahaman dan kerja sama dari masyarakat," ungkap Takaichi.
Takaichi juga berjanji memperbaiki kondisi kerja personel SDF di tengah persoalan kekurangan personel yang masih dihadapi pasukan tersebut.
Pertemuan Kementerian Pertahanan dan Komando SDF Kembali Digelar
Pernyataan Takaichi mengenai percepatan penerapan AI dan teknologi pertahanan tanpa awak disampaikan dalam pertemuan antara Kementerian Pertahanan Jepang dan jajaran komando SDF.
Pertemuan itu menjadi yang pertama diselenggarakan sejak Takaichi menjabat sebagai perdana menteri Jepang pada Oktober 2025.
Pertemuan antara Kementerian Pertahanan dan jajaran komando SDF pertama kali diselenggarakan pada 1964 dan biasanya digelar setiap tahun hingga September 2019.
Pada 2020, pertemuan tersebut sempat diselenggarakan secara jarak jauh akibat pandemi COVID-19.
- Penulis :
- Shila Glorya
