Pantau - Indonesia menghadapi tantangan untuk mengubah keanggotaan penuh di BRICS menjadi daya tawar yang menghasilkan dukungan terhadap kepentingan nasional, akses pasar, teknologi, pembiayaan, serta ruang lebih luas dalam menentukan kebijakan luar negeri.
Indonesia telah menjadi anggota penuh BRICS sejak Januari 2025 dan kini berada dalam forum tersebut bersama keterlibatannya di ASEAN, G20, PBB, serta berbagai kemitraan dengan negara lain.
Dalam New Delhi Declaration hasil KTT BRICS 2026, para pemimpin BRICS turut merujuk Konferensi Asia-Afrika (KAA) Bandung 1955 dan prinsip kesetaraan, kemerdekaan, non-intervensi, serta manfaat bersama.
Semangat Bandung ditempatkan sebagai salah satu rujukan bagi sistem multilateral yang lebih adil, inklusif, dan representatif.
Prabowo Tekankan Kemandirian dan Kerja Sama Konkret
Presiden Prabowo Subianto membawa tiga pesan dalam pertemuan di New Delhi, yakni kemandirian dan ketahanan nasional, persatuan negara-negara Global South, serta perlunya kekuatan BRICS diterjemahkan menjadi kerja sama konkret dan tata kelola dunia yang lebih adil.
Kemandirian dalam bidang pangan, energi, dan pendidikan ditempatkan sebagai salah satu fondasi untuk memperkuat kemampuan Indonesia menentukan kepentingannya sendiri.
Kapasitas domestik tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pilihan Indonesia di tengah perubahan lingkungan internasional.
Politik luar negeri bebas aktif juga menjadi dasar bagi Indonesia untuk menjaga ruang menentukan tindakan berdasarkan kepentingan nasional tanpa harus bergantung pada satu kekuatan.
BRICS dalam konteks tersebut dapat menjadi salah satu instrumen diversifikasi diplomasi Indonesia tanpa menggantikan jejaring yang telah dibangun melalui ASEAN, G20, PBB, maupun hubungan dengan berbagai mitra lainnya.
BRICS Buka Arena Tambahan bagi Kepentingan Indonesia
Keanggotaan BRICS membuka arena tambahan bagi Indonesia untuk membangun koalisi pada isu tertentu, memperjuangkan representasi negara berkembang, serta memperluas kerja sama ekonomi dan teknologi.
Salah satu kepentingan Indonesia yang mendapat tempat dalam dokumen bersama BRICS adalah pencalonan Indonesia di Dewan International Civil Aviation Organization.
Deklarasi tersebut menyambut pencalonan Indonesia untuk salah satu kursi tambahan yang disediakan bagi kawasan yang kurang terwakili, meski penyebutan itu tidak menjadi jaminan dukungan suara dalam pemilihan.
Dokumen yang sama turut menyebut rangkaian presidensi G20 Indonesia, India, Brasil, dan Afrika Selatan pada 2022–2025 sebagai warisan untuk memperbesar suara Global South dalam tata kelola ekonomi dunia.
Pada reformasi Dewan Keamanan PBB, Tiongkok dan Rusia disebut kembali menyatakan dukungan terhadap aspirasi Brasil dan India untuk memainkan peran lebih besar di PBB, termasuk Dewan Keamanan, sementara Indonesia belum memperoleh penyebutan sebanding.
Daya Tawar Diukur dari Hasil Diplomasi
Posisi historis Indonesia dalam warisan Bandung, besarnya ekonomi dan populasi, letak geografis, pengalaman memimpin ASEAN dan G20, serta luasnya jaringan hubungan internasional menjadi modal dalam diplomasi.
Namun, modal tersebut perlu dikonversi menjadi hasil agar dapat memperkuat daya tawar Indonesia dalam hubungan internasional.
Presiden Prabowo menekankan besarnya BRICS tidak boleh berhenti pada jumlah populasi maupun ukuran ekonomi, tetapi perlu menghubungkan pasar, modal, teknologi, sumber daya, dan pengetahuan untuk menghasilkan kerja sama nyata.
Daya tawar Indonesia dapat tercermin melalui dukungan terhadap kepentingan nasional, semakin beragamnya akses pasar, teknologi dan pembiayaan, serta masuknya prioritas Indonesia dalam agenda bersama.
Warisan Bandung yang kembali disebut dalam KTT BRICS 2026 menjadi pengingat perjalanan Indonesia dari negara yang ikut memperjuangkan suara Asia-Afrika hingga kini berada di berbagai forum utama dunia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
