Pantau - Wakil Sekretaris Parlemen Inggris urusan Luar Negeri Uma Kumaran menyebut sikap Argentina terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah sengketa Kepulauan Falkland atau Islas Malvinas tidak dapat diterima dan tidak memiliki dasar hukum.
Kumaran menegaskan Inggris tetap memberikan dukungan kepada perusahaan dan individu yang menjalankan bisnis di Kepulauan Falkland.
Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Argentina Javier Milei mengajukan rancangan undang-undang terkait perlindungan kedaulatan atas kepulauan itu kepada Kongres pada Kamis (17/9/2026).
RUU tersebut mengatur sanksi terhadap pihak yang dinilai Argentina mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, memberikan insentif untuk menghentikan kegiatan tersebut, serta menyediakan mekanisme bagi negara untuk menghadapi ancaman eksternal.
Inggris Tolak Langkah terhadap Perusahaan
Kumaran menyatakan upaya yang menyasar perusahaan maupun individu karena menjalankan bisnis dengan Kepulauan Falkland tidak sah.
"Inggris berdiri sejalan dengan komunitas internasional dan segala upaya untuk mempolitisasi mekanisme internasional terhadap individu yang berbisnis dengan Kepulauan Falkland adalah tidak sah. Tuduhan terhadap perusahaan dan individu itu tidak dapat diterima dan tidak memiliki dasar hukum," menurut pernyataan tersebut.
Sebelumnya, pada Kamis (3/9/2026), Milei mengatakan Argentina akan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang menjalankan proyek minyak di kepulauan tersebut.
Langkah Argentina itu menjadi bagian dari perselisihan berkepanjangan dengan Inggris mengenai kedaulatan Kepulauan Falkland yang oleh Argentina disebut Islas Malvinas.
Argentina dan Inggris Bersengketa Sejak Lama
Argentina dan Inggris pernah terlibat perang terkait kepulauan tersebut pada 1982 yang berlangsung selama beberapa pekan dan berakhir dengan kekalahan Argentina.
Pada Maret 2013, referendum digelar di Kepulauan Falkland dengan 99,8 persen suara mendukung status kepulauan tersebut tetap sebagai wilayah seberang laut Inggris.
Argentina tidak mengakui hasil referendum tersebut dan tetap mempertahankan klaim kedaulatannya atas kepulauan itu.
- Penulis :
- Aditya Yohan
