Pantau - Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI Ferdiansyah mendorong peninjauan kembali strategi pembumian nilai-nilai Pancasila dengan memperkuat konsistensi antara pemahaman, keteladanan tindakan, dan penerapan sistem dalam kehidupan masyarakat.
Ferdiansyah menyampaikan hal tersebut dalam Diskusi Publik FPG MPR RI bertajuk “Pancasila Sebagai Falsafah dan Dasar Negara: Penguatan Pendidikan Pancasila Dalam Sistem Pendidikan Nasional” di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/9/2026).
Ia menyoroti adanya kesenjangan antara pengajaran nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan pendidikan.
"Bagaimana mungkin seorang pendidik mampu menanamkan nilai persatuan dan soliditas kepada anak didiknya jika di kehidupan pribadinya sendiri tidak mencerminkan nilai-nilai kedamaian dan musyawarah? Pancasila tidak bisa hanya berhenti di ruang kelas; ia harus hadir dalam bentuk keteladanan nyata," tegas Ferdiansyah.
Ferdiansyah juga mengusulkan evaluasi terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila melalui standar tindakan yang lebih terukur.
"Apakah kita perlu membuat standardisasi tindakan per sila yang lebih terukur? Kita harus berani mengevaluasi. Begitu pula pada dunia kerja, ketidakdisiplinan dan kemalasan adalah pelanggaran terhadap etos Pancasila yang harus memiliki konsekuensi atau sanksi yang jelas," ujarnya.
Pendidikan Pancasila Dinilai Perlu Diperkuat
Guru Besar PPKn Universitas Negeri Jakarta Prof. Nadiroh mengatakan Pancasila perlu menjadi pilar yang menaungi berbagai disiplin ilmu dalam sistem pendidikan nasional.
"Pancasila bukanlah sekadar dokumen konstitusional yang dihafalkan, melainkan harus benar-benar 'berbunyi' dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menyangkut ideologi negara, sehingga keberadaannya wajib dipertahankan dan diperkuat dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi," tegas Prof. Nadiroh.
Pemikir Kebangsaan Yudi Latif turut menyoroti tantangan pendidikan nasional di tengah perkembangan Artificial Intelligence (AI) dan otomatisasi.
"Lalu, apa yang tersisa bagi manusia? Yang tersisa adalah pengalaman kemanusiaan, relasi sosial, serta makna dan tujuan hidup (the meaning and purpose of life). Hal-hal tersebut tidak bisa digantikan oleh AI," tegas Yudi Latif.
Ekosistem Pendidikan dan Penguatan Karakter Disorot
Dekan FISIP Universitas Syekh Yusuf Tangerang Muhammad Ibrahim Rantau menilai Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menghadapi tantangan berupa ketimpangan ekosistem dan orientasi pendidikan.
"Tantangan Pancasila hari ini jelas berbeda dengan masa Revolusi Kemerdekaan maupun Orde Baru. Saat ini, isu intoleransi dan moderasi beragama sebagian besar sudah diampu oleh pendidikan agama. Tantangan nyata Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi justru terletak pada ketimpangan ekosistem dan orientasi pendidikan itu sendiri," ujar Ibrahim.
Budayawan Ngatawi Al-Zastrow menekankan pentingnya keterampilan emosional dan sosial seperti empati, kepemimpinan, integritas, kejujuran, kedisiplinan, serta kesabaran di tengah perkembangan teknologi.
"Mau perubahan teknologi seperti apa pun, soft skill seperti kejujuran, kedisiplinan, dan kesabaran adalah kebajikan karakter (virtue) yang bersumber dari Pancasila. Tugas kita sekarang adalah mengaktualisasikan dan merekonstruksi Pancasila agar dapat menopang soft skill tersebut," kata Gus Zastro.
Praktisi Pendidikan Nasional Indra Charismiadji turut meminta evaluasi terhadap pola pendidikan nasional agar peserta didik tidak hanya mempelajari Pancasila secara teoretis.
"Pendidikan kala itu diberikan atas dasar politik balas budi (karitatif), berlandaskan belas kasihan, bukan hak. Pertanyaannya sekarang, apakah anak-anak Indonesia hari ini sudah benar-benar mengalami Pancasila dalam sistem pendidikannya, atau kita masih memakai pola-pola kolonial?" tutur Indra.
Masukan Diskusi Akan Dirangkum FPG MPR RI
FPG MPR RI akan merangkum masukan para narasumber dalam diskusi tersebut menjadi panduan kajian untuk mengawal Pendidikan Pancasila dan pelaksanaan UUD NRI 1945.
Diskusi itu turut dihadiri jajaran pimpinan dan anggota FPG MPR RI serta dimoderatori Salma Hasanah Noor.
FPG MPR RI juga menyatakan akan mengawal implementasi konstitusi di sektor ekonomi dan fiskal, termasuk melalui inisiatif skema Obligasi Daerah untuk memperkuat kemandirian daerah dalam kerangka NKRI.
- Penulis :
- Aditya Yohan
