Pantau - Perombakan 18 pos strategis Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026), menempatkan diplomat senior Arrmanatha Nasir di pucuk pimpinan Kementerian Luar Negeri.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Andina Thresia Narang, menuntut pergeseran arah diplomasi dari sekadar retorika geopolitik menuju capaian investasi dan perlindungan WNI secara terukur.
Penunjukan mantan Perwakilan Tetap RI untuk PBB tersebut berlangsung di tengah eskalasi konflik global dan ketidakpastian arus perdagangan dunia.
Andina menekankan pentingnya pemanfaatan rekam jejak diplomasi Arrmanatha untuk memperkuat posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah internasional.
"Pengangkatan Bapak Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri merupakan sebuah amanah besar, sekaligus tanggung jawab yang strategis di tengah perkembangan hubungan internasional yang terus berubah dan dinamis," ujar Andina melalui keterangan resminya, Jumat (2/10/2026).
Integrasi kebijakan luar negeri dengan sektor riil domestik menjadi kunci pembukaan pasar ekspor baru serta peningkatan nilai investasi asing di tanah air.
"Beliau memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk pengalaman di PBB. Saya berharap pengalaman tersebut dapat semakin memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat internasional," tutur Andina.
Jaga Kedaulatan di Perbatasan Negara
Kerawanan di zona perbatasan maritim dan perlintasan internasional memerlukan respons cepat serta diplomasi pertahanan yang solid.
Andina mendorong Kemlu mempererat kerja sama dengan negara-negara mitra strategis tanpa mengorbankan prinsip politik bebas aktif.
Kehadiran aktif Indonesia dalam berbagai perundingan kawasan menjadi benteng utama pengamanan kedaulatan serta stabilitas wilayah.
"Sebagai Anggota Komisi I DPR RI, saya berharap Kementerian Luar Negeri di bawah kepemimpinan beliau dapat terus memperkuat posisi Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional, menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat, serta berkontribusi aktif terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan maupun dunia," kata srikandi Partai NasDem tersebut.
Data migrasi dan ketenagakerjaan mencatat jutaan WNI menggantungkan hidup di luar negeri dengan tingkat risiko hukum tinggi.
Kemlu wajib memperketat sistem proteksi hukum dan ketersediaan layanan darurat di seluruh perwakilan diplomatik RI.
Langkah konkret ini harus beriringan dengan ekspansi produk industri dalam negeri ke pasar-pasar non-tradisional secara agresif.
"Yang tidak kalah penting, diplomasi kita ke depan harus semakin mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, termasuk dalam perlindungan WNI di luar negeri, penguatan kerja sama ekonomi, investasi, perdagangan, serta membuka semakin banyak peluang bagi Indonesia," seru legislator dapil Kalimantan Tengah tersebut.
- Penulis :
- Khalied Malvino
