Ratusan Ton Logam Tanah Jarang Melintasi Kepri, Siapa Pemasoknya?

Pantau - Pergerakan ratusan ton logam tanah jarang (rare earth) mengandung unsur radioaktif di perairan Kepulauan Riau (Kepri) memicu ancaman serius keamanan maritim nasional.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mendesak aparat keamanan melacak hulu eksplorasi material berbahaya tersebut hingga ke akar rantai pasoknya.

Penindakan hukum tidak boleh berhenti pada penyitaan muatan kapal di perairan Kepri. Pihaknya menuntut pengungkapan lokasi penambangan liar serta aktor utama di balik distribusi material radioaktif itu.

"Secara teknis saya ingin mendapat penjelasan, siapa yang bisa mengidentifikasi logam tanah jarang itu dan menelusuri sumbernya. Tentu kalau ada yang ditangkap di sini, pasti ada sumber penambangannya, ada sumber eksplorasinya," ujar Syamsu Rizal melalui keterangan tertulisnya, Rabu (1/10/2026).

Lalu lintas material radioaktif di wilayah Kepri mengancam zona maritim strategis Indonesia. Perairan ini berbatasan langsung dengan perlintasan internasional yang rawan tindak kejahatan transnasional.

Siagakan Kapal Cepat Rudal Patroli Laut

Syamsu menyoroti kesiapan alutsista TNI Angkatan Laut dalam mengawasi chokepoint utama seperti Selat Malaka dan Laut Natuna.

Pihaknya mendorong penempatan Kapal Cepat Rudal (KCR) sebagai armada pemukul taktis berkecepatan tinggi.

Keberadaan KCR meningkatkan kapasitas respons cepat prajurit dalam menindak penyelewengan di laut lepas.

"Kepri ini kan terdiri dari banyak chokepoint, ada Selat Malaka, ada Natuna, dan tentu itu sangat strategis. Tentu kita akan sangat membutuhkan ini di waktu yang mendesak untuk penindakan," kata politikus Fraksi PKB tersebut.

Komisi I DPR RI siap memperjuangkan alokasi alutsista armada pemukul taktis tersebut ke markas komando daerah setempat.

"Kalau memang armada pemukul taktis ini belum ada, saya akan dorong segera supaya bisa disiagakan di sini," tegas sosok yang akrab disapa Deng Ical itu.

Penyiapan alutsista mutakhir menjadi syarat mutlak penjagaan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Komisi I DPR RI berkomitmen mengawal kelengkapan sarana patroli demi menutup rapat celah penyusupan bahan berbahaya.

Integrasi pengawasan intelijen maritim dan penyiapan armada militer tangguh menjamin keamanan lalu lintas perkapalan nasional.