Pantau - Rusia menegaskan akan merespons setiap tindakan yang dinilai mengancam kedaulatan negara atau menyasar penduduk sipil di Kaliningrad di tengah ketegangan Moskow dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) terkait eksklave Rusia tersebut.
“Setiap ancaman terhadap kedaulatan atau setiap serangan yang menyasar penduduk sipil Federasi Rusia, termasuk di Kaliningrad, harus mendapat respons tanpa batas dalam hal melindungi kedaulatan dan penduduk kami,” kata Duta Besar Utama Kementerian Luar Negeri Rusia Rodion Miroshnik kepada wartawan di Jenewa, Kamis, 1 Oktober 2026.
“Setiap tindakan yang mengancam kedaulatan kami akan mendapat respons tegas,” katanya dalam pertemuan di Kedutaan Besar Rusia.
Eksklave merupakan bagian wilayah suatu negara yang secara geografis terpisah sepenuhnya dari daratan utama negara tersebut dan dikelilingi wilayah satu atau beberapa negara asing.
Rusia Sebut Kaliningrad Mendapat Perlindungan yang Sama
Ketika ditanya mengenai kemungkinan blokade terhadap Kaliningrad, Miroshnik kembali menegaskan bahwa “setiap tindakan” terhadap penduduk sipil Rusia akan dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negaranya.
“Kaliningrad tidak berbeda dari wilayah lain di Federasi Rusia,” katanya, seraya menambahkan bahwa wilayah tersebut “mendapat perlindungan yang sama seperti bagian lain dari negara Rusia.”
Kaliningrad merupakan eksklave Rusia di kawasan Laut Baltik yang berada di antara Polandia dan Lithuania, dua negara anggota NATO.
Pernyataan Miroshnik muncul setelah Rusia memperingatkan NATO bahwa pihaknya dapat menggunakan senjata nuklir apabila aliansi tersebut berupaya memutus akses ke Kaliningrad.
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada Rabu menyatakan aliansi tersebut telah menerima komunikasi dari Rusia, tetapi tidak mengungkapkan secara terperinci isi komunikasi itu.
Rutte mendesak Moskow untuk “menghentikan ancaman nuklir” serta menegaskan bahwa NATO merupakan aliansi yang bersifat pertahanan.
Putin Perintahkan Langkah Pengamanan Kaliningrad
Presiden Rusia Vladimir Putin juga memerintahkan langkah-langkah untuk memastikan keamanan Kaliningrad, menurut Penasihat Kremlin Nikolai Patrushev.
Patrushev memperingatkan akan adanya “respons yang tepat dan segera” terhadap setiap tindakan agresif.
Secara terpisah, Miroshnik juga menanggapi proses pemilihan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berikutnya dengan mengatakan dirinya tidak dapat menilai kandidat mana yang akan “lebih dapat diterima” atau “kurang dapat diterima” bagi Moskow.
Namun, ia mengatakan Rusia “menginginkan sekretaris jenderal berikutnya tidak bertindak dengan cara yang sama seperti Bapak (Antonio) Guterres.”
Masa jabatan kedua Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB berakhir pada 31 Desember 2026 dan penggantinya dijadwalkan mulai menjabat pada Januari 2027.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
