Pantau - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan mendesak Presiden China Xi Jinping untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Jepang sekaligus mencabut pembatasan ekspor Beijing terhadap Tokyo, termasuk perdagangan logam tanah jarang yang menjadi bahan penting bagi industri teknologi tinggi.
Menurut laporan surat kabar South China Morning Post yang berbasis di Hong Kong, Kamis, permintaan tersebut disampaikan Trump dalam pembicaraan dengan Xi pada September di Washington.
Trump menilai pembatasan ekspor China terhadap Jepang berpotensi mengganggu industri Amerika Serikat yang bergantung pada pasokan bahan baku dan komponen dari perusahaan-perusahaan Jepang.
Presiden AS tersebut juga memandang kebijakan Beijing sebagai bentuk pelanggaran tidak langsung terhadap kesepakatan gencatan perdagangan antara Washington dan Beijing yang dicapai pada Oktober 2025 di Korea Selatan.
Trump Minta Xi Jinping Bertemu Perdana Menteri Jepang
Selain mendesak pencabutan pembatasan perdagangan, Trump meminta Xi Jinping mengadakan pertemuan langsung dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi untuk meredakan ketegangan diplomatik antara Beijing dan Tokyo.
Informasi mengenai permintaan tersebut diperoleh South China Morning Post dari sumber yang mengetahui isi pembicaraan kedua pemimpin dalam pertemuan tingkat tinggi di Washington.
Namun, Xi dilaporkan tidak memberikan tanggapan positif terhadap desakan Trump untuk memperbaiki hubungan China dengan Jepang.
Pemimpin China tersebut justru menegaskan bahwa perselisihan Beijing dengan Tokyo harus dipisahkan dari hubungan bilateral China dan Amerika Serikat.
Xi menginginkan agar ketegangan dengan Jepang tidak memengaruhi kerja sama antara Beijing dan Washington, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan.
Dalam pembicaraan tersebut, Xi juga memperingatkan risiko meningkatnya militerisme Jepang yang dinilai dapat mengganggu stabilitas keamanan kawasan Asia Timur.
Ketegangan China dan Jepang Memanas akibat Isu Taiwan
Hubungan diplomatik China dan Jepang mengalami kemunduran tajam setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi menyampaikan pernyataan kontroversial di Parlemen Jepang pada November 2025 mengenai kemungkinan keterlibatan negaranya dalam konflik Taiwan.
Takaichi menyatakan bahwa serangan terhadap Taiwan dapat memicu respons pasukan pertahanan Jepang untuk mendukung Amerika Serikat apabila konflik tersebut dinilai mengancam keamanan nasional Jepang.
Pernyataan tersebut memicu kemarahan Beijing karena pemerintah China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menolak keterlibatan pihak asing dalam persoalan tersebut.
Sebagai respons, pemerintah China meningkatkan tekanan politik dan ekonomi terhadap Jepang, termasuk melalui kebijakan pembatasan perdagangan sejumlah komoditas strategis.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah logam tanah jarang, bahan penting dalam pembuatan semikonduktor, kendaraan listrik, peralatan elektronik, dan berbagai produk berteknologi tinggi.
Pembatasan ekspor tersebut tidak hanya berpotensi mengganggu kegiatan industri Jepang, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di Amerika Serikat karena keterkaitan rantai pasokan industri kedua negara.
Beijing turut mengecam kebijakan pemerintahan Takaichi yang berupaya memperkuat kemampuan pertahanan Jepang di tengah meningkatnya ketegangan keamanan kawasan.
Pemerintah China bahkan menuding adanya kecenderungan "neo-militerisme" dalam kebijakan pertahanan Jepang yang dinilai berpotensi mengancam stabilitas regional.
China Tolak Pertemuan Xi Jinping dengan Sanae Takaichi di KTT APEC
Di tengah memburuknya hubungan kedua negara, pemerintah Jepang dilaporkan berupaya mengatur pertemuan antara Takaichi dan Xi Jinping di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang dijadwalkan berlangsung di Shenzhen, China, pada November 2026.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi kedua pemimpin untuk membahas perselisihan diplomatik sekaligus membuka jalan bagi pemulihan hubungan bilateral.
Namun, pemerintah China dilaporkan menolak permintaan Jepang untuk mengadakan pertemuan langsung antara Xi dan Takaichi dalam forum internasional tersebut.
Sebagai alternatif, Beijing menawarkan pertemuan antara Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Perdana Menteri China Li Qiang.
Pemerintah Jepang memberikan sinyal bahwa pertemuan dengan Li Qiang tidak dapat diterima sebagai pengganti dialog langsung antara Takaichi dan Xi Jinping.
Perbedaan sikap tersebut menjadi hambatan dalam upaya memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara yang terus dibayangi perselisihan mengenai Taiwan, kebijakan pertahanan, dan perdagangan strategis.
Sementara itu, desakan Trump menunjukkan kekhawatiran Washington terhadap dampak ketegangan China dan Jepang terhadap kepentingan ekonomi Amerika Serikat, khususnya keberlangsungan rantai pasokan industri yang bergantung pada perusahaan Jepang.
Hingga laporan tersebut disampaikan, belum ada kesepakatan mengenai pertemuan langsung Xi Jinping dan Sanae Takaichi maupun pencabutan pembatasan ekspor China terhadap Jepang.
- Penulis :
- Arian Mesa
