Pantau - Pemerintah Inggris menyatakan kesediaannya menyampaikan permohonan maaf resmi atas keterlibatan negara tersebut dalam perdagangan budak transatlantik, tetapi menegaskan tidak akan memberikan ganti rugi kepada negara-negara yang terdampak.
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan pemerintah ingin mengakui kesalahan sejarah terkait praktik perbudakan tanpa membebankan biaya tambahan kepada pembayar pajak.
Pernyataan tersebut disampaikan Miliband dalam wawancara dengan siniar Newscast BBC, Rabu (4/11/2026).
Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham telah menutup kemungkinan pembayaran kompensasi kepada negara-negara yang terdampak perdagangan budak transatlantik.
Namun, Burnham belum memberikan penjelasan mengenai kemungkinan penggunaan anggaran publik untuk mendukung pendekatan baru pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.
Inggris Ingin Akui Kesalahan Sejarah Tanpa Membayar Kompensasi
Miliband menilai pemerintah Inggris perlu menghadapi keterlibatan negaranya dalam perdagangan budak yang berlangsung selama berabad-abad.
Ia juga mengkritik pendekatan mantan Perdana Menteri Tony Blair ketika menangani persoalan serupa pada 2007.
Menurut Miliband, sikap Blair ketika itu mencerminkan permintaan maaf yang tidak disertai pengakuan penyesalan secara tegas atau sorry not sorry.
Blair sebelumnya pernah menyampaikan kesedihan dan penyesalan mendalam atas keterlibatan Inggris dalam perdagangan budak.
Namun, Miliband mengatakan kantor Perdana Menteri Inggris di Downing Street kemudian mengambil jarak dari pernyataan tersebut.
Miliband dan Burnham sepakat bahwa pemerintah perlu menangani persoalan sejarah perbudakan secara langsung daripada terus menghindarinya.
Persoalan Perbudakan Picu Ketegangan di Negara Persemakmuran
Miliband mengungkapkan bahwa tuntutan pengakuan sejarah dan ganti rugi perdagangan budak telah menjadi persoalan berkepanjangan dalam hubungan Inggris dengan negara-negara Persemakmuran.
Isu tersebut juga dibahas dalam percakapan antara Perdana Menteri Andy Burnham dan Perdana Menteri Barbados Mia Mottley.
"Masalah ini sebenarnya sudah menjadi masalah yang berkepanjangan bagi Persemakmuran selama sekitar 20 tahun. Namun, masalah ini semakin membesar," katanya.
Menurut Miliband, perbedaan pandangan mengenai tanggung jawab sejarah Inggris semakin terlihat dalam berbagai pertemuan internasional.
Ia mencontohkan ketegangan pada Pertemuan Para Kepala Pemerintahan Persemakmuran 2024 di Samoa.
Pertemuan tersebut diwarnai perdebatan mengenai perdagangan budak dan dampak sejarahnya terhadap negara-negara anggota.
"Kalau memakai bahasa yang agak diplomatis, akhirnya hal itu berujung pada semacam pertengkaran, pertengkaran verbal mengenai seluruh masalah ini," tambahnya.
Lebih dari Tiga Juta Orang Diangkut dalam Perdagangan Budak
Miliband mengatakan pemerintah telah melakukan penelusuran sejarah mengenai keterlibatan Inggris dalam perdagangan budak transatlantik yang berlangsung sejak abad ke-16 hingga abad ke-19.
Hasil penelusuran tersebut menunjukkan besarnya jumlah manusia yang menjadi korban perdagangan budak selama periode tersebut.
"Lebih dari tiga juta orang diangkut, dengan keterlibatan negara Inggris, selama periode yang panjang, yakni beberapa abad. Ratusan ribu di antaranya tidak selamat dan meninggal dunia," ungkapnya.
Miliband menjelaskan bahwa para korban yang berhasil bertahan hidup selama penyeberangan Samudra Atlantik tetap menghadapi kondisi yang sangat buruk.
Mereka mengalami penderitaan selama perjalanan menggunakan kapal maupun setelah tiba di wilayah Karibia dan Amerika.
Temuan sejarah tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah Inggris mempertimbangkan penyampaian permohonan maaf resmi.
Permohonan Maaf Resmi Berpeluang Disampaikan pada 2027
Miliband menegaskan bahwa kesediaan mengakui kesalahan sejarah tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk kelemahan suatu negara.
"Apakah melakukan hal ini merupakan tanda kelemahan? Menurut saya, justru sebaliknya. Negara yang lemah dan rapuh tidak akan mampu menghadapi masa lalunya. Saya sangat bangga dengan Inggris, tetapi rasa bangga terhadap negara sendiri juga berarti bersedia menghadapi hal-hal yang mungkin tidak kita lakukan secara langsung, bukan?" ujar Miliband.
Pemerintah Inggris kini telah memulai dialog terstruktur dengan negara-negara yang terdampak perdagangan budak transatlantik.
Dialog tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membahas tanggung jawab sejarah dan hubungan dengan negara-negara terkait.
Permohonan maaf resmi berpeluang disampaikan pada November 2027, bertepatan dengan rencana penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Manchester, Inggris.
Pertemuan tersebut dijadwalkan dipimpin Perdana Menteri Andy Burnham sebagai tuan rumah.
Meski membuka peluang permohonan maaf, pemerintah Inggris tetap mempertahankan sikap untuk tidak membayar ganti rugi atas keterlibatan historisnya dalam perdagangan budak transatlantik.
- Penulis :
- Aditya Yohan
