HOME  ⁄  Geopolitik

Menlu AS Marco Rubio Sebut Venezuela Berpeluang Gelar Pemilu 2027, Reformasi Pemerintahan Jadi Syarat Utama

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Menlu AS Marco Rubio Sebut Venezuela Berpeluang Gelar Pemilu 2027, Reformasi Pemerintahan Jadi Syarat Utama
Foto: (Sumber :Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bersiap melakukan konferensi pers di Istana Necessidades, Lisbon, Portugal, pada Kamis (8/10/2026). (ANTARA/Zed Jameson).)

Pantau - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio menyatakan Venezuela berpeluang menggelar pemilihan umum pada 2027, tetapi pelaksanaannya harus didahului reformasi kelembagaan secara menyeluruh untuk memastikan proses transisi menuju pemerintahan demokratis berjalan stabil.

Pernyataan tersebut disampaikan Rubio dalam wawancara di Gedung Putih yang dilaporkan The New York Times pada Kamis (5/11/2026).

Rubio menjelaskan bahwa Amerika Serikat tengah mendukung proses transisi politik Venezuela, termasuk pembenahan lembaga peradilan, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan restrukturisasi utang negara.

Meski menyebut 2027 sebagai waktu yang ideal untuk menyelenggarakan pemilu, Rubio tidak memberikan jaminan bahwa pemungutan suara akan berlangsung sebelum masa jabatan Presiden AS Donald Trump berakhir.

Marco Rubio Dorong Reformasi Mahkamah Agung dan Dewan Pemilu Venezuela

Rubio menegaskan bahwa perubahan kelembagaan menjadi salah satu persyaratan penting sebelum Venezuela dapat menyelenggarakan pemilihan umum.

Menurutnya, pergantian anggota Mahkamah Agung dan Dewan Pemilihan Umum Venezuela perlu menjadi prioritas untuk memperkuat sistem pemerintahan dan penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, reformasi pasukan keamanan dan kemajuan restrukturisasi utang nasional juga dinilai penting dalam mendukung transisi politik negara tersebut.

"Saya rasa masyarakat akan senang dengan hasil akhir dan arah yang sedang ditempuh ini," kata Rubio sebagaimana dikutip The New York Times.

Rubio menjelaskan bahwa perundingan yang didukung Amerika Serikat antara pemerintah sementara Venezuela dan perwakilan kelompok oposisi diperkirakan menghasilkan pembentukan Mahkamah Agung yang telah direformasi pada pertengahan Desember 2026.

Para negosiator juga dijadwalkan kembali mengadakan pertemuan pada pekan berikutnya untuk membahas penunjukan anggota baru Dewan Pemilihan Umum.

Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pembenahan institusi negara sebelum Venezuela memasuki tahapan pemilihan umum.

AS Tekankan Dukungan Militer untuk Menjaga Stabilitas Politik

Selain reformasi lembaga pemerintahan, Rubio menyoroti pentingnya dukungan angkatan bersenjata Venezuela terhadap pemerintahan yang akan terbentuk melalui proses transisi.

Menurutnya, keterlibatan dan kerja sama aparat keamanan diperlukan untuk memastikan pemerintahan dapat menjalankan tugasnya serta menjaga stabilitas politik.

"Anda harus mendapatkan dukungan dari aparat keamanan di negara mana pun di dunia, karena itulah yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan," ucapnya.

Rubio juga menyampaikan dukungan terhadap kemungkinan perluasan kerja sama militer antara Amerika Serikat dan Venezuela.

Kerja sama tersebut dapat mencakup pembahasan kesepakatan perlindungan hukum bagi personel militer AS yang bertugas di wilayah Venezuela.

Namun, Rubio mengakui bahwa kedua pemerintah belum membahas secara terperinci mengenai usulan pengaturan tersebut.

Ia mengisyaratkan bahwa peningkatan kerja sama keamanan dapat membantu memperkuat kemampuan pasukan Venezuela dalam mendukung stabilitas negara.

Utang Venezuela Tembus 200 Miliar Dolar AS, Hambat Pemulihan Ekonomi

Rubio turut menyoroti persoalan ekonomi Venezuela yang dinilai menjadi tantangan besar dalam proses transisi pemerintahan.

Salah satu persoalan utama adalah beban utang nasional Venezuela yang diperkirakan telah melampaui 200 miliar dolar AS.

Menurut Rubio, kondisi tersebut menjadi hambatan bagi pemulihan ekonomi sekaligus masuknya investasi asing ke negara Amerika Selatan itu.

Restrukturisasi utang dipandang sebagai salah satu langkah penting untuk memperbaiki kondisi keuangan negara dan membuka peluang pemulihan hubungan ekonomi internasional.

Seorang pejabat Amerika Serikat yang berbicara kepada The New York Times menyatakan bahwa penyelesaian persoalan utang juga berkaitan dengan kemungkinan pencabutan sanksi luas AS terhadap Venezuela.

Menurut pejabat tersebut, para kreditur berpotensi melakukan penyitaan terhadap aset Venezuela apabila kewajiban utang tidak diselesaikan.

Karena itu, restrukturisasi utang menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam proses transisi politik dan ekonomi Venezuela.

Transisi Venezuela Berlangsung Setelah Penangkapan Nicolas Maduro

Perkembangan politik Venezuela tidak terlepas dari operasi militer Amerika Serikat yang berlangsung pada 3 Januari 2026.

Operasi tersebut berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya, Cilia Flores.

Setelah operasi militer itu, Presiden Donald Trump menyatakan pemerintahannya akan menjalankan Venezuela beserta aset minyak negara tersebut selama masa transisi.

Dua hari setelah penangkapan Maduro, Wakil Presiden Venezuela saat itu, Delcy Rodriguez, dilantik sebagai presiden sementara di hadapan Majelis Nasional pada 5 Januari 2026.

Sejak pergantian kepemimpinan tersebut, proses transisi pemerintahan Venezuela menjadi perhatian Amerika Serikat, termasuk dalam pembahasan reformasi kelembagaan dan penyelenggaraan pemilu.

Rubio menyampaikan bahwa Amerika Serikat terus mendukung perundingan antara pemerintah sementara dan kelompok oposisi untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis.

Meski pemilu 2027 dinilai sebagai pilihan ideal, pelaksanaannya masih bergantung pada kemajuan reformasi lembaga negara, dukungan aparat keamanan, serta penyelesaian persoalan ekonomi Venezuela.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026