Pantau - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth, menyatakan keyakinannya bahwa upaya pemakzulan terhadap dirinya oleh Kongres tidak akan berhasil meskipun tekanan politik dan desakan pencopotan terus bermunculan dari sejumlah anggota parlemen.
Hegseth menyampaikan pernyataan tersebut melalui video yang diunggah di akun media sosial X miliknya pada Kamis (5/11/2026), sebagai tanggapan atas pengajuan pasal-pasal pemakzulan oleh anggota Kongres AS.
"Seorang anggota Kongres yang kecewa dan kalah, bersama seluruh sekutu Demokratnya, telah mengajukan pasal-pasal pemakzulan palsu terhadap saya," kata Hegseth.
Hegseth menilai upaya pemakzulan terhadap dirinya memiliki kesamaan dengan langkah politik yang sebelumnya dilakukan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
"Sama seperti upaya mereka terhadap Presiden Donald Trump dua kali. Upaya itu gagal terhadap Trump dan tidak akan berhasil terhadap saya," lanjut Hegseth.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap Hegseth yang menolak upaya pemakzulan dan meyakini bahwa langkah sejumlah anggota Kongres tidak akan memperoleh dukungan politik yang cukup untuk memberhentikannya.
DPR Amerika Serikat Berpotensi Gelar Pemungutan Suara Pemakzulan
CNN melaporkan, dengan mengutip sejumlah sumber dari Partai Republik, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat berpotensi menggelar pemungutan suara terkait pemakzulan Pete Hegseth paling cepat pada pekan berikutnya.
Kemungkinan pemungutan suara tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap Hegseth mulai memasuki pembahasan politik di Kongres, meskipun hasilnya belum dapat dipastikan.
Desakan terhadap Menteri Pertahanan AS itu tidak hanya berkaitan dengan langkah sejumlah anggota Partai Demokrat, tetapi juga kritik dari kalangan Partai Republik mengenai kebijakan pertahanan pemerintahan Donald Trump.
Sejumlah anggota Partai Republik menuduh Hegseth telah meyakinkan Presiden Trump untuk melancarkan perang terhadap Iran, meskipun serangan tersebut dinilai tidak mencapai tujuan yang diharapkan.
Tuduhan itu menjadi salah satu persoalan yang memperbesar tekanan politik terhadap Hegseth, terutama menyangkut perannya dalam mendorong keputusan pemerintah Amerika Serikat terkait konflik dengan Iran.
Namun, tuduhan tersebut masih merupakan bagian dari kritik politik yang disampaikan sejumlah anggota parlemen dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum oleh Hegseth.
Donald Trump Tegaskan Belum Berencana Ganti Pete Hegseth
Di tengah meningkatnya tekanan politik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (4/11/2026) menyatakan bahwa dirinya tidak sedang mempertimbangkan penggantian Pete Hegseth dari jabatan Menteri Pertahanan.
Trump bahkan memberikan pujian terhadap kinerja Hegseth sebagai bentuk dukungan terbuka kepada salah satu pejabat penting dalam pemerintahannya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Trump masih mempertahankan dukungannya terhadap Hegseth meskipun sejumlah anggota Kongres mendesak pencopotannya.
Namun, laporan CBS News sebelumnya menyebutkan bahwa Trump telah membicarakan kemungkinan kelanjutan masa jabatan Hegseth bersama sejumlah penasihatnya.
Menurut laporan tersebut, pembicaraan mengenai masa depan Hegseth berlangsung setelah Partai Republik mengalami kekalahan dalam pemilihan umum sela Amerika Serikat.
Perbedaan antara pernyataan terbuka Trump dan laporan mengenai pembicaraan internal tersebut menjadi bagian dari dinamika politik terkait kelanjutan jabatan Hegseth di pemerintahan.
Hasil Pemilu Sela AS Berpotensi Perkuat Posisi Demokrat di Kongres
Amerika Serikat menyelenggarakan pemilihan umum sela pada 3 November 2026 untuk memilih 35 anggota Senat dan seluruh 435 anggota DPR.
Pemilu tersebut juga mencakup pemilihan sejumlah pejabat legislatif dan gubernur di berbagai negara bagian Amerika Serikat.
Hasil pemilu sela menjadi faktor penting dalam menentukan keseimbangan kekuatan politik antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Kongres.
CNN memperkirakan Partai Demokrat akan memperoleh mayoritas kursi DPR berdasarkan proyeksi hasil pemilu sela tersebut.
Sementara itu, Bloomberg memproyeksikan Partai Demokrat berpeluang menguasai Senat dengan perolehan sedikitnya 51 kursi.
Apabila proyeksi tersebut terwujud, Partai Demokrat berpotensi memiliki pengaruh lebih besar dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump.
Perubahan komposisi kekuatan politik di Kongres juga dapat memengaruhi pembahasan berbagai kebijakan pemerintahan, termasuk upaya pemakzulan terhadap pejabat tinggi negara.
Pemakzulan Hegseth Membutuhkan Dukungan Dua Pertiga Senat
Dalam sistem konstitusi Amerika Serikat, DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan dan menyetujui pasal-pasal pemakzulan terhadap pejabat pemerintah federal.
Setelah pasal-pasal pemakzulan disetujui DPR, proses selanjutnya dilakukan melalui persidangan di Senat untuk menentukan apakah pejabat yang bersangkutan harus diberhentikan.
Pemberhentian melalui pemakzulan membutuhkan persetujuan sedikitnya dua pertiga anggota Senat yang hadir dalam persidangan.
Dengan demikian, penguasaan mayoritas kursi DPR oleh Partai Demokrat tidak secara otomatis menjamin keberhasilan upaya pemberhentian Hegseth.
Bahkan apabila Partai Demokrat berhasil menguasai 51 kursi Senat, dukungan tambahan dari anggota Partai Republik tetap diperlukan untuk mencapai ambang batas dua pertiga suara apabila seluruh senator hadir.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu tantangan politik dalam upaya pemakzulan terhadap Hegseth, terutama ketika Presiden Donald Trump masih memberikan dukungan terbuka terhadap menteri pertahanannya.
Di tengah kritik mengenai kebijakan perang terhadap Iran dan perubahan peta kekuatan politik setelah pemilu sela 2026, Hegseth tetap menyatakan keyakinannya bahwa upaya pemakzulan terhadap dirinya tidak akan berhasil.
Kelanjutan proses tersebut kini bergantung pada langkah anggota Kongres, hasil pemungutan suara di DPR, serta dukungan politik di Senat apabila pasal-pasal pemakzulan berhasil disetujui.
- Penulis :
- Leon Weldrick
