Pantau - Sejumlah pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh kerap kali kabur dan tertangkap hendak menyeberang ke Malaysia. Akibatnya, muncul dugaan sinyal perdagangan manusia dan Aceh menjadi daerah transitnya.
Ketua Komisi I DPR Aceh, Iskandar Usman Alfarlaki menegaskan, pemerintah mesti melindungi para pengungsi Rohingya secara manusiawi. Manun, pemeirntah dan pihak terkait juga harus menyelidiki alasan para pengungsi terdampar di Aceh.
"Apakah murni mereka ini sebagai pencari suaka politik atau hanya mereka menjadikan Aceh sebagai daerah transit saja yang kemudian akan masuk ke Malaysia," ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/12/2022).
Iskandar menyebut, para pengungsi ini kerap melarikan diri usai ditempatkan di penampungan di Aceh. Pelarian diri ini terjadi tak lama setelah mereka tinggal di penampungan.
"Ini menunjukkan bahwa mereka tidak murni sebagai pencari suaka politik kalau melarikan diri, lalu siapa sekarang yang memfasilitasi pelarian mereka dan siapa yang menampung mereka serta kemana mereka melarikan diri, ini juga harus diselidiki dan harus diusut secara tuntas," jelas politikus Partai Aceh itu.
"Apakah benar indikasi misalnya terlibat para sindikat human trafficking, mereka punya agen di Aceh atau di Indonesia kemudian (para pengungsi) akan dibawa melalui Sumatera Utara dan masuk kembali ke Malaysia dan di Malaysia mencari kerja. Ini juga harus dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut," katanya.
Iskandar menambahkan, perlu penyelidikan lebih lanjut agar Aceh tak bertubi-tubi menjadi zona transit etnis Rohingya dengan beragam alasan. Pasalnya, para pengungsi ini mengaku kapal boat-nya bocor, kehabisan BBM hingga berbulan-bulan di laut.
"Tentu ini butuh proses yang transparan apakah benar seperti pengakuan testimoni yang mereka berikan. Kita juga tidak serta merta harus mendengar dan mengakui apa yang mereka sampaikan ke kita yang berbulan-bulan di laut kemudian ini ada persoalan-persoalan baru kalau seperti ini hampir setiap tahun dan menjelang akhir tahun mereka terus terdampar di Aceh," ujarnya.
Ia juga meminta IOM dan UNHCR tak lepas tangan dan ikut bertanggungjawab terkait penanganan 'manusia perahu' itu.
"Kami dari Komisi I merencanakan akan mengadakan Rakor dengan berbagai pihak yang berkompeten," kata Iskandar.
Rakor tersebut digelar bersama Pemerintah Aceh, Kemenkumham, polisi, Bakamla serta IOM dan UNHCR. Namun Iskandar belum membeberkan jadwal rapat tersebut.
"IOM harus memastikan mereka di data kemudian dicek kembali ke negaranya, jika memang mereka ini sebagai pencari suaka politik maka UNHCR dan IOM harus memfasilitasi mereka untuk dipindahkan ke negara ketiga yang bisa menampung para pencari suaka," jelas Iskandar.
Ketua Komisi I DPR Aceh, Iskandar Usman Alfarlaki menegaskan, pemerintah mesti melindungi para pengungsi Rohingya secara manusiawi. Manun, pemeirntah dan pihak terkait juga harus menyelidiki alasan para pengungsi terdampar di Aceh.
"Apakah murni mereka ini sebagai pencari suaka politik atau hanya mereka menjadikan Aceh sebagai daerah transit saja yang kemudian akan masuk ke Malaysia," ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/12/2022).
Iskandar menyebut, para pengungsi ini kerap melarikan diri usai ditempatkan di penampungan di Aceh. Pelarian diri ini terjadi tak lama setelah mereka tinggal di penampungan.
"Ini menunjukkan bahwa mereka tidak murni sebagai pencari suaka politik kalau melarikan diri, lalu siapa sekarang yang memfasilitasi pelarian mereka dan siapa yang menampung mereka serta kemana mereka melarikan diri, ini juga harus diselidiki dan harus diusut secara tuntas," jelas politikus Partai Aceh itu.
"Apakah benar indikasi misalnya terlibat para sindikat human trafficking, mereka punya agen di Aceh atau di Indonesia kemudian (para pengungsi) akan dibawa melalui Sumatera Utara dan masuk kembali ke Malaysia dan di Malaysia mencari kerja. Ini juga harus dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut," katanya.
Iskandar menambahkan, perlu penyelidikan lebih lanjut agar Aceh tak bertubi-tubi menjadi zona transit etnis Rohingya dengan beragam alasan. Pasalnya, para pengungsi ini mengaku kapal boat-nya bocor, kehabisan BBM hingga berbulan-bulan di laut.
"Tentu ini butuh proses yang transparan apakah benar seperti pengakuan testimoni yang mereka berikan. Kita juga tidak serta merta harus mendengar dan mengakui apa yang mereka sampaikan ke kita yang berbulan-bulan di laut kemudian ini ada persoalan-persoalan baru kalau seperti ini hampir setiap tahun dan menjelang akhir tahun mereka terus terdampar di Aceh," ujarnya.
Ia juga meminta IOM dan UNHCR tak lepas tangan dan ikut bertanggungjawab terkait penanganan 'manusia perahu' itu.
"Kami dari Komisi I merencanakan akan mengadakan Rakor dengan berbagai pihak yang berkompeten," kata Iskandar.
Rakor tersebut digelar bersama Pemerintah Aceh, Kemenkumham, polisi, Bakamla serta IOM dan UNHCR. Namun Iskandar belum membeberkan jadwal rapat tersebut.
"IOM harus memastikan mereka di data kemudian dicek kembali ke negaranya, jika memang mereka ini sebagai pencari suaka politik maka UNHCR dan IOM harus memfasilitasi mereka untuk dipindahkan ke negara ketiga yang bisa menampung para pencari suaka," jelas Iskandar.
- Penulis :
- khaliedmalvino
