Jika MA Kabulkan PK Moeldoko, Pemerintah Bisa Dicap Otoriter?

Pantau - Pengamat politik AB Solissa menilai, apabila putusan Mahkamah Agung (MA) atas Peninjauan Kembali (PK) Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dikabulkan, maka citra pemerintah bisa diprediksi menunjukkan sikap otoriter terhadap publik.

"Jadi, keputusan ini sudah sangat tepat. Tidak hanya memenuhi asas keadilan hukum, tapi juga memastikan legacy Jokowi, terutama yang berkaitan dengan hukum dan demokrasi bisa terjaga dengan baik," tuturnya kepada Pantau.com, Jumat (11/8/2023).

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) menolak upaya Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko terhadap kepengurusan Partai Demokrat di bawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Tolak," demikian bunyi putusan MA yang dilansir websitenya, Kamis (10/8/2023).

Sebagaimana diketahui, Moeldoko tiba-tiba mengklaim menjadi Ketua Umum Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa di Deli Serdang.

Namun, pendaftaran kepengurusannya ditolak Kemenkumham yang mengesahkan pengurus Partai Demokrat di bawah kepemimpunan AHY.

Moeldoko lalu memutar dengan menggugat AD/ART Partai Demokrat AHY yang disahkan Kemenkumham ke PTUN Jakarta.

Gugatan Moeldoko itu kalah di tingkat pertama, banding, dan kasasi. Moeldoko tidak tinggal diam dan mengajukan PK.

Di sisi lain, AHY menegaskan pihaknya akan menghadapi segala upaya yang ditempuh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam merebut kursi kepemimpinan Partai Demokrat. Termasuk upaya peninjauan kembali (PK) yang belakangan ini ditempuh pihak Moeldoko.

"Kemudian dari sedikit pertanyaan bagaimana Demokrat yang masih terus diganggu, kami memang terus menghadapi yang saat ini sedang dilakukan, yaitu upaya peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh KSP Moeldoko," kata AHY.

AHY menyebut sudah 16 kali pihaknya menang melawan Moeldoko. Dia menegaskan tidak ada celah sedikit pun bagi Moeldoko untuk menang.

"Kami meyakini, tim hukum kami meyakini, Demokrat meyakini, masyarakat luas meyakini, tidak ada celah sedikit pun secara hukum yang bisa memenangkan PK KSP Moeldoko," terangnya.