Pantau.com - India memperketat keamanan publik setelah beredarnya surat peringatan serangan gerilyawan Islam untuk membalas pernyataan politikus yang menghina Nabi Muhammad.
Beberapa kelompok media India membagikan surat yang dikaitkan dengan cabang Al Qaeda di anak benua India (AQIS), yang berisi ancaman bom bunuh diri di negara-negara bagian India untuk membela kehormatan Nabi.
Seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri India mengatakan badan-badan intelijen sedang memeriksa keaslian ancaman yang dikeluarkan oleh AQIS tersebut.
"Kami juga telah memerintahkan polisi negara bagian untuk memastikan pertemuan publik atau unjuk rasa tidak diperbolehkan karena dapat menjadi sasaran kelompok militan," kata seorang pejabat senior Kementerian Dalam Negeri di New Delhi, Rabu (8/6/2022) waktu setempat.
Ancaman keamanan muncul beberapa hari setelah juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP), Nupur Sharma, berkomentar tentang Nabi Muhammad dalam debat di televisi.
Pernyataan juru bicara BJP Nupur Sharma itu memicu kegemparan di antara Muslim di India dan memicu protes diplomatik dari negara-negara Islam yang menuntut permintaan maaf dari pemerintah India.
Sharma telah dinonaktifkan dari partai, sementara politikus lain, yaitu Naveen Kumar Jindal dikeluarkan karena komentarnya tentang Islam di Twitter.
Sebelumnya, Polisi di India utara menangkap seorang pemimpin pemuda BJP karena mengunggah komentar anti Muslim di media sosial, bersama dengan 50 orang lainnya yang ambil bagian dalam kerusuhan sporadis di kalangan minoritas Muslim di beberapa bagian India pekan lalu atas pernyataan Sharma.
Pada Senin (6/6/2022), Kementerian Luar Negeri India mengatakan bahwa cuitan dan komentar menghina itu sama sekali tidak mencerminkan pandangan pemerintah.
Instruksi telah dikeluarkan kepada beberapa anggota senior BJP untuk "sangat berhati-hati" ketika berbicara tentang agama di ruang publik.
Sejumlah pemimpin dari negara Islam termasuk Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Iran, dan Afghanistan menuntut permintaan maaf dari India dan memanggil diplomat untuk memprotes pernyataan anti Islam tersebut.
Sebanyak 57 anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berpengaruh mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penghinaan itu datang dalam konteks suasana kebencian yang semakin intens terhadap Islam di India, serta pelecehan sistematis terhadap umat Islam.
Muslim minoritas India sudah lama lebih tertekan dalam berbagai hal mulai dari kebebasan beribadah hingga penggunaan jilbab di bawah pemerintahan BJP.
Baru-baru ini, bentrokan juga terjadi antara umat Hindu dan Muslim selama prosesi keagamaan, menyusul kerusuhan mematikan pada 2019 dan 2020.
Kontroversi baru telah menjadi tantangan diplomatik bagi pemerintah Modi yang dalam beberapa tahun terakhir telah mempererat hubungan kuat dengan negara-negara Islam yang kaya energi.
Kelompok hak asasi Islam di India mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya para pemimpin asing yang berpengaruh berbicara untuk menentang apa yang mereka sebut penghinaan yang dialami oleh kelompok minoritas.
"Suara kami akhirnya didengar, hanya para pemimpin dunia yang dapat mendorong pemerintah Modi dan partainya untuk mengubah sikap mereka terhadap Muslim," kata Ali Asghar Mohammed, yang menjalankan kelompok hak sukarela untuk Muslim di ibu kota komersial India, Mumbai, demikian dilansir dari Reuters, Kamis (9/6/2022).
Beberapa kelompok media India membagikan surat yang dikaitkan dengan cabang Al Qaeda di anak benua India (AQIS), yang berisi ancaman bom bunuh diri di negara-negara bagian India untuk membela kehormatan Nabi.
Seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri India mengatakan badan-badan intelijen sedang memeriksa keaslian ancaman yang dikeluarkan oleh AQIS tersebut.
"Kami juga telah memerintahkan polisi negara bagian untuk memastikan pertemuan publik atau unjuk rasa tidak diperbolehkan karena dapat menjadi sasaran kelompok militan," kata seorang pejabat senior Kementerian Dalam Negeri di New Delhi, Rabu (8/6/2022) waktu setempat.
Ancaman keamanan muncul beberapa hari setelah juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP), Nupur Sharma, berkomentar tentang Nabi Muhammad dalam debat di televisi.
Pernyataan juru bicara BJP Nupur Sharma itu memicu kegemparan di antara Muslim di India dan memicu protes diplomatik dari negara-negara Islam yang menuntut permintaan maaf dari pemerintah India.
Sharma telah dinonaktifkan dari partai, sementara politikus lain, yaitu Naveen Kumar Jindal dikeluarkan karena komentarnya tentang Islam di Twitter.
Sebelumnya, Polisi di India utara menangkap seorang pemimpin pemuda BJP karena mengunggah komentar anti Muslim di media sosial, bersama dengan 50 orang lainnya yang ambil bagian dalam kerusuhan sporadis di kalangan minoritas Muslim di beberapa bagian India pekan lalu atas pernyataan Sharma.
Pada Senin (6/6/2022), Kementerian Luar Negeri India mengatakan bahwa cuitan dan komentar menghina itu sama sekali tidak mencerminkan pandangan pemerintah.
Instruksi telah dikeluarkan kepada beberapa anggota senior BJP untuk "sangat berhati-hati" ketika berbicara tentang agama di ruang publik.
Sejumlah pemimpin dari negara Islam termasuk Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Iran, dan Afghanistan menuntut permintaan maaf dari India dan memanggil diplomat untuk memprotes pernyataan anti Islam tersebut.
Sebanyak 57 anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berpengaruh mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penghinaan itu datang dalam konteks suasana kebencian yang semakin intens terhadap Islam di India, serta pelecehan sistematis terhadap umat Islam.
Muslim minoritas India sudah lama lebih tertekan dalam berbagai hal mulai dari kebebasan beribadah hingga penggunaan jilbab di bawah pemerintahan BJP.
Baru-baru ini, bentrokan juga terjadi antara umat Hindu dan Muslim selama prosesi keagamaan, menyusul kerusuhan mematikan pada 2019 dan 2020.
Kontroversi baru telah menjadi tantangan diplomatik bagi pemerintah Modi yang dalam beberapa tahun terakhir telah mempererat hubungan kuat dengan negara-negara Islam yang kaya energi.
Kelompok hak asasi Islam di India mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya para pemimpin asing yang berpengaruh berbicara untuk menentang apa yang mereka sebut penghinaan yang dialami oleh kelompok minoritas.
"Suara kami akhirnya didengar, hanya para pemimpin dunia yang dapat mendorong pemerintah Modi dan partainya untuk mengubah sikap mereka terhadap Muslim," kata Ali Asghar Mohammed, yang menjalankan kelompok hak sukarela untuk Muslim di ibu kota komersial India, Mumbai, demikian dilansir dari Reuters, Kamis (9/6/2022).
- Penulis :
- St Fatiha Sakinah Ramadhani
