Pantau - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi menegaskan bahwa komunitas internasional harus bertindak lebih demi memastikan perlindungan yang semakin efektif bagi pekerja kemanusiaan di wilayah konflik.
Melalui keterangan tertulisnya, Rabu (25/9/2024), hal itu makin mendesak mengingat jumlah korban jiwa di kalangan pekerja kemanusiaan di berbagai belahan dunia, termasuk di Jalur Gaza, semakin meningkat.
“Tahun 2024 tampaknya akan menjadi tahun yang lebih suram. Apa yang kita saksikan di Gaza, dengan para pekerja kemanusiaan yang tewas akibat serangan udara dan konvoi vaksin polio yang diserang, benar-benar tidak dapat ditoleransi,” ujar Retno dalam Sidang Umum PBB di New York City, Amerika Serikat (AS).
BACA JUGA: Menlu Retno Dorong Gerakan Non-Blok Lawan Ketidakadilan di Palestina
Terlebih, pada tahun 2023 saja, tercatat lebih dari 280 pekerja kemanusiaan menjadi korban di berbagai konflik bersenjata, dan lebih dari setengahnya di Gaza.
Dia menegaskan, pentingnya hukum kemanusiaan internasional dipatuhi dengan memastikan tidak ada impunitas terhadap pelanggaran hukum humaniter dan aktor kemanusiaan, sebagai pihak yang netral dalam peperangan, terus dilindungi.
Selain itu, sistem kerja PBB dan sinergi kerja sama kemanusiaan internasional untuk mengatasi tantangan dalam melindungi aktor kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata juga harus diperkuat, ucap Menlu Retno.
BACA JUGA: PBB Catat Jumlah Pekerja Kemanusiaan Tewas Tahun 2023 Naik 100 Persen!
Untuk itu, Indonesia mendukung pembentukan Kelompok Menteri untuk Perlindungan Personel Kemanusiaan yang diinisiasi Australia di sela-sela Pekan Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum ke-79 PBB, sebagai wadah bersama untuk mendorong penegakan hukum humaniter internasional dan perlindungan pelaku kemanusiaan di wilayah konflik.
Menlu Retno juga menyepakati sebuah Pernyataan Bersama yang meresmikan kelompok kerja tersebut, sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk menegakkan hukum humaniter internasional dan mendorong aksi-aksi konkret dalam melindungi pekerja kemanusiaan di wilayah konflik.
Selain oleh Indonesia, Pernyataan Bersama itu turut didukung oleh Menlu dari delapan negara, yaitu Australia, Yordania, Swiss, Sierra Leone, Inggris, Jepang, Brazil, dan Kolombia. (ANTARA)
- Penulis :
- Khalied Malvino
