Pantau - Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) yang akan digelar pada Selasa (5/11/224) diprediksi membawa perubahan signifikan pada arah kebijakan luar negeri, khususnya terkait konflik di Timur Tengah.
Berdasarkan perdebatan kebijakan luar negeri yang berlangsung September 2024, potensi perubahan besar bisa terjadi tergantung pada siapa yang terpilih.
Pengamat Hubungan Internasional (HI) sekaligus Guru Besar Universitas Pelita Harapan (UPH) Prof. Edwin Martua Bangun Tambunan menilai, jika eks Presiden AS Donald Trump kembali berkuasa, 'Negeri Paman Sam' diperkirakan akan kembali pada kebijakan isolasionisme, seperti yang diterapkan saat masa pemerintahannya dulu.
"Trump cenderung membatasi intervensi AS dalam konflik luar negeri dan lebih memilih untuk menghindari keterlibatan militer skala besar yang berpotensi membebani anggaran negara. Ketidakpastian dalam langkah politik luar negerinya dinilai sebagai strategi penggentar bagi lawan-lawan AS, karena sulitnya memprediksi langkah yang akan diambil," ungkap Edwin kepada Pantau.com, Rabu (30/10/2024).
Baca juga: Puluhan Juta Warga Berikan Suara Awal Jelang Pilpres AS
Dalam konflik Ukraina, lanjut Edwin, Trump disinyalir akan mendorong penyelesaian lebih cepat, meskipun belum jelas apakah dia akan mendukung kompromi dengan Rusia atau memaksakan kesepakatan yang membuat Rusia menerima status quo.
Di Timur Tengah, sambungnya, Trump akan menavigasi komitmen AS terhadap Israel, sambil tetap mendukung kesepakatan Abraham Accords yang digagas untuk menciptakan perdamaian di wilayah tersebut.
Lalu bagaimana dengan China? Edwin menyebut, kebijakan Trump diperkirakan tetap agresif, khususnya dalam perdagangan, sementara keterlibatan militer AS terhadap konflik di Asia akan ditekan seminimal mungkin.
"Trump cenderung menolak intervensi militer besar yang berpotensi menyedot anggaran dan mengorbankan pasukan," ujarnya.
Baca juga: Tujuh Negara Bagian jadi Kunci atau Ilusi dalam Pilpres AS?
Di sisi lain, jika Kamala Harris memenangkan pemilu, kebijakan luar negeri AS akan menunjukkan kesinambungan dengan kebijakan pemerintahan Biden. Harris akan memperkuat aliansi internasional dan meneruskan kerja sama multilateral.
"Isu seperti konflik Rusia-Ukraina akan tetap dikelola melalui aliansi NATO, sementara pendekatan yang lebih diplomatis terhadap China akan dipertahankan," tuturnya.
Edwin menambahkan, di Timur Tengah, Harris diprediksi akan mempertahankan komitmen kuat terhadap Israel dan terus berupaya menjaga stabilitas di wilayah tersebut melalui dialog dan kerja sama internasional.
"Pendekatan ini lebih berorientasi pada kerja sama global daripada konfrontasi langsung, dengan fokus pada penguatan hubungan diplomatik dan strategi jangka panjang," katanya.
Baca juga: Kamala Harris Tegaskan Ancaman Serius Kembalinya Trump di Pilpres AS
Secara umum, siapa pun yang terpilih, pragmatisme akan semakin menjadi ciri kebijakan luar negeri AS. Menurunnya kapabilitas ekonomi AS membuat negara ini harus lebih selektif dalam memilih lawan dan aliansi.
"Konsep 'burden sharing' akan semakin menonjol, di mana sekutu-sekutu AS diharapkan berkontribusi lebih besar dalam pembiayaan pertahanan dan keamanan," sebutnya.
Edwin menekankan, AS ke depan akan lebih memanfaatkan instrumen non-militer, seperti ekonomi, diplomasi, dan soft power, dalam menghadapi lawan-lawan utamanya di kancah global.
"Dengan pendekatan yang lebih berhati-hati dan terukur, AS bakal mengurangi komitmen besar yang merugikan secara ekonomi, sambil tetap mempertahankan peran pentingnya di panggung internasional," tandasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
