Pantau - Ketegangan politik dan aksi kekerasan yang meningkat di Sudan Selatan mengancam proses perdamaian yang masih rapuh.
Baca juga: Serangan di Sudan Selatan Tewaskan 35 Orang, Belasan Ribu Sapi Hilang
Badan hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan adanya kemunduran serius yang dapat menghapus kemajuan yang telah dicapai selama bertahun-tahun.
Awal Maret 2025, pasukan keamanan yang setia kepada Presiden Salva Kiir menangkap dua menteri dan beberapa pejabat militer senior yang berafiliasi dengan Wakil Presiden Riek Machar.
Penangkapan ini memicu kekhawatiran atas masa depan perjanjian damai 2018 yang mengakhiri perang saudara lima tahun dan menelan hampir 400 ribu korban jiwa.
“Kami menyaksikan kemunduran yang mengkhawatirkan dan dapat menghapus kemajuan yang telah diperoleh dengan susah payah. Para pemimpin harus segera kembali fokus pada proses perdamaian, menegakkan hak asasi warga Sudan Selatan, serta memastikan transisi demokrasi yang lancar,” ujar Ketua Komisi HAM PBB untuk Sudan Selatan, Yasmin Sooka, dalam sebuah pernyataan.
Ketegangan semakin meningkat setelah bentrokan berat terjadi dalam beberapa pekan terakhir di kota strategis Nasir, bagian utara negara itu, antara pasukan nasional dan milisi White Army, sebuah kelompok bersenjata yang sebagian besar terdiri dari suku Nuer, kelompok etnis Machar.
Juru bicara pemerintah, Michael Makuei, menyatakan penangkapan dilakukan karena para pejabat yang terkait dengan Machar dianggap melanggar hukum.
Baca juga: Presiden Sudan Selatan Pecat Para Pejabat Penting, Ada Apa?
Dia juga menuduh pasukan Machar bekerja sama dengan milisi White Army untuk menyerang garnisun militer di dekat kota Nasir pada 4 Maret lalu. Namun, pihak Machar membantah tuduhan tersebut.
Pada Sabtu, Badan Intelijen Keamanan Nasional Sudan Selatan mengonfirmasi telah menangkap sejumlah orang yang diyakini memiliki hubungan langsung dengan bentrokan militer di Nasir dan kota sekitarnya.
Namun, mereka tidak mengungkap jumlah pasti serta identitas para tahanan. Sementara itu, pemerintah belum memberikan tanggapan atas pernyataan Komisi Hak Asasi Manusia PBB.
Situasi semakin memburuk setelah insiden mematikan terjadi pada Jumat, ketika seorang jenderal Sudan Selatan dan puluhan tentara tewas akibat serangan terhadap helikopter PBB yang sedang berupaya mengevakuasi mereka dari Nasir.
Insiden ini semakin memperkeruh ketidakstabilan politik dan keamanan di negara yang masih berjuang keluar dari bayang-bayang konflik berkepanjangan.
- Penulis :
- Khalied Malvino
