Pantau - Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir, memecat kepala militer negara, kepala polisi, dan gubernur bank sentral, demikian diumumkan melalui stasiun penyiaran milik negara SSBC.
Melansir Reuters, Selasa (10/12/2024), dalam pengumuman yang dikeluarkan Senin (9/12/2024) malam, Kiir tak memerinci alasan atas pemecatan tersebut.
Namun, Kiir menyebutkan Paul Nang Majok diangkat sebagai kepala staf angkatan bersenjata menggantikan Jenderal Santino Wol.
Sumber keamanan yang mengetahui perkembangan di kalangan militer mengungkapkan, perubahan tersebut mungkin dipicu ketidakpuasan dalam tubuh angkatan bersenjata.
Disebutkannya, beberapa tentara belum dibayar gaji selama hampir setahun. Juru bicara militer Mayor Jenderal Lul Ruai Koang belum memberikan respons ketika dihubungi Reuters untuk komentar.
Menteri Informasi sekaligus juru bicara pemerintah, Michael Makuei, juga belum merespons terkait alasan perubahan tersebut.
Pada akhir November 2024, upaya penangkapan mantan kepala dinas intelijen mengakibatkan tembakan keras meletus di ibu kota Juba.
Pada awal Oktober 2024, Kiir memecat Akol Koor Kuc yang telah memimpin Layanan Keamanan Nasional sejak kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011 dan menggantikannya dengan sekutu dekatnya.
Dalam perubahan terbaru ini, Kiir juga mengganti James Alic Garang sebagai gubernur bank sentral dan mengembalikan Johnny Ohisa Damian ke jabatan tersebut setelah memecatnya pada Oktober 2023.
Kiir juga menunjuk Abraham Peter Manyuat sebagai Inspektur Jenderal Polisi, menggantikan Atem Marol Biar.
Perubahan mendadak dalam kepemimpinan pemerintahan, terutama di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan bank sentral, kerap terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, pada 2020 saja, gubernur bank sentral diganti dua kali.
Ekonomi Sudan Selatan masih tertekan sejak perang saudara meletus pada 2013, memaksa sekitar seperempat penduduknya mengungsi ke negara tetangga.
Meski Sudan Selatan telah resmi damai setelah kesepakatan 2018 yang mengakhiri konflik lima tahun dan menewaskan ratusan ribu orang, kekerasan antar-komunitas masih sering terjadi.
Negara ini juga menunda Pemilu nasional hingga Desember 2026, mencerminkan tantangan dalam proses perdamaian yang telah rapuh.
Baca juga:
- Penulis :
- Khalied Malvino
