Pantau - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan kebijakan yang memerintahkan penundaan pemrosesan visa pelajar dan program pertukaran mahasiswa, memicu kecaman dari kalangan akademik dan aktivis.
Kebijakan ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan diperintahkan kepada seluruh kedutaan serta konsulat AS untuk tidak mengeluarkan "visa pelajar atau pertukaran tambahan... kapasitas penunjukan hingga panduan lebih lanjut dikeluarkan."
Visa Tertunda, Pemeriksaan Media Sosial Diperluas
Departemen Luar Negeri AS menyebut akan mengeluarkan panduan baru dalam beberapa hari mendatang, termasuk perluasan pemeriksaan media sosial terhadap seluruh pemohon visa pelajar.
Meski bersifat sementara, penundaan ini menambah daftar panjang keterlambatan pemrosesan visa yang kerap terjadi di berbagai misi diplomatik AS.
Juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce, enggan mengomentari kebijakan secara langsung namun menegaskan bahwa proses pemeriksaan untuk masuk ke AS dianggap serius.
Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap individu yang masuk memahami hukum AS, tidak memiliki niat kriminal, dan akan berkontribusi positif selama tinggal di negara tersebut.
Bruce juga menyarankan agar calon mahasiswa tetap mengikuti prosedur aplikasi seperti biasa dan bersiap untuk kemungkinan pemeriksaan tambahan.
Mahasiswa Aktivis Gaza Jadi Sasaran, Harvard Gugat Trump
Marco Rubio menyatakan bahwa ribuan visa telah dicabut sejak Trump menjabat kembali pada 20 Januari 2025.
Pencabutan dilakukan dengan dasar hukum yang memperbolehkan pengusiran warga asing jika dinilai bertentangan dengan kepentingan kebijakan luar negeri AS.
Mahasiswa yang terdampak kebijakan ini umumnya diketahui aktif dalam isu-isu terkait Gaza, dan beberapa di antaranya dituduh melakukan aksi anti-Semitisme oleh pemerintah.
Namun, tuduhan tersebut dibantah keras oleh berbagai pihak yang terdampak.
Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri AS mencabut sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP) milik Universitas Harvard.
SEVP merupakan sistem utama yang memungkinkan mahasiswa asing untuk menempuh pendidikan di AS.
Sebagai tanggapan, Harvard mengecam keras langkah tersebut dan telah mengajukan gugatan hukum ke pengadilan federal Boston pada Jumat, 23 Mei 2025.
- Penulis :
- Balian Godfrey
- Editor :
- Balian Godfrey
