Pantau - Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyerukan penyelesaian sengketa perbatasan dengan Thailand melalui jalur hukum dan diplomatik setelah insiden bentrokan yang menewaskan seorang tentara Kamboja.
Manet menyampaikan pernyataan tersebut pada Sabtu (31/5), menyusul konflik mematikan yang terjadi di sepanjang perbatasan kedua negara awal pekan ini.
"Masalah perbatasan itu rumit dan harus diselesaikan dengan kesabaran, kegigihan, dan melalui jalur hukum dan diplomatik," kata Hun Manet.
Ia menekankan bahwa membawa sengketa ke pengadilan internasional seharusnya menjadi opsi terakhir.
"Begitu sampai di pengadilan, negosiasi tidak akan mungkin lagi," ujarnya.
Ketegangan di Kawasan "Segitiga Zamrud" dan Penutupan Pos Perbatasan
Pertikaian antara pasukan Thailand dan Kamboja terjadi pada Rabu (28/5) di wilayah yang dikenal sebagai "Segitiga Zamrud", titik temu perbatasan antara Kamboja, Thailand, dan Laos.
Insiden ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya eskalasi di kawasan tersebut.
Menanggapi ketegangan, pemerintah Thailand berencana menutup enam pos pemeriksaan permanen dan sepuluh pos pemeriksaan sementara di sepanjang perbatasan dengan Kamboja.
Menurut laporan Thai PBS, langkah ini diambil untuk melindungi warga dan bisnis lokal serta mengurangi potensi konflik lanjutan.
Sementara itu, mantan Perdana Menteri Kamboja yang kini menjabat sebagai Ketua Senat, Hun Sen, mengusulkan agar Kamboja dan Thailand membawa peta wilayah "Segitiga Zamrud" ke Mahkamah Internasional di Den Haag.
Tujuan dari langkah tersebut adalah untuk mengakhiri perselisihan tentang klaim kepemilikan wilayah tersebut secara sah dan damai.
Sumber: Anadolu.
- Penulis :
- Leon Weldrick
