Pantau - Pemerintah Jepang memberikan pendanaan sebesar 1,5 juta dolar AS atau sekitar Rp24,6 miliar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan skala kecil di Indonesia melalui proyek SeaBLUE.
Proyek ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), yang secara resmi diluncurkan di Kantor KKP, Jakarta, pada Kamis.
SeaBLUE menyasar lebih dari 1.600 nelayan skala kecil di wilayah Morotai, Maluku Utara, dan Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Menteri Ekonomi dan Pembangunan Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Ueda Hajime, menjelaskan, "Pendanaannya 1,5 juta dolar AS."
Ia menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir dan pembangunan ekonomi lokal berkelanjutan merupakan tantangan mendesak yang dihadapi Indonesia.
"Oleh karena itu, Pemerintah Jepang memutuskan untuk mendukung proyek yang sangat penting ini melalui kontribusi keuangan dari anggaran tambahan kami", ucapnya.
Dukungan Jepang Melalui Infrastruktur dan Teknologi Ramah Lingkungan
Dukungan dari Jepang dalam proyek SeaBLUE meliputi penguatan kapasitas nelayan, penyediaan perahu listrik, dan fasilitas penyimpanan dingin yang ramah lingkungan.
Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir secara praktis dan berkelanjutan.
Selain itu, Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) turut membangun pelabuhan perikanan, pasar, dan fasilitas pendingin di lokasi-lokasi sasaran proyek.
"Ke depan, Kedutaan Besar Jepang tetap berkomitmen penuh untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia di sektor perikanan dan kemaritiman. Kami sangat berharap mendapatkan dukungan yang berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam inisiatif penting ini", ujar Ueda.
Peran UNDP dan Fokus pada Pemberdayaan Komunitas Pesisir
Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, Sujala Pant, turut hadir dalam peluncuran proyek SeaBLUE dan menyatakan bahwa UNDP memberi perhatian besar pada pemberdayaan manusia sebagai pusat perubahan.
Ia menjelaskan bahwa sektor perikanan sangat penting dalam pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif, karena menyumbang lebih dari 80 persen dari total produksi perikanan nasional.
"Namun, sekitar 11 persen dari mereka yang bekerja di sektor perikanan masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan angka ini sedikit lebih tinggi di wilayah-wilayah terpencil, termasuk lokasi tempat kami akan bekerja, seperti di Kabupaten Kepulauan Tanimbar", ungkap dia.
Sujala juga menekankan pentingnya investasi pada kapasitas dan potensi sumber daya manusia lokal, di samping teknologi dan infrastruktur.
Menurutnya, perempuan dan komunitas pesisir merupakan penggerak utama transformasi ekonomi biru.
"Intervensi ini tidak hanya dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi, tetapi juga untuk memperluas peluang bagi seluruh komunitas, khususnya perempuan yang menjadi tulang punggung pusat kegiatan ini", kata dia.
- Penulis :
- Leon Weldrick
